Cakrawala News
Portal Berita Online

Diduga Lindungi Importir Nakal, Kanwil Bea Cukai Jatim I, Tolak Audensi Mapekat

0 418

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Pimpinan Kanwil Jatim I Bea Cukai diduga berupaya melindungi Importir nakal yang memiliki alamat fiktif. Temuan tersebut diungkapkan Masyarakat Peduli Keadilan (Mapekat).

“Atas temuan teman-teman Mapekat, kita meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Beacukai Jatim I, untuk dilakukan audensi. Dimungkinkan kerugian Negara ratusan Milliar hanya satu perusahaan importir PT Bumi Niaga Jaya (BNJ). Tidak jelas alamatnya dan sudah kami cek alamatnya fiktif,” Kata Winarto perwakilan Mapekat saat dikonfirmasi, Senin 7 September 2020.

Sayangnya pihak Kanwil Jatim I Bea Cukai, menolak audensi yang diajukan oleh pihak Mapekat. Alasan Kanwil Jatim I Bea Cukai, yakni karena sekarang dalam massa pandemi covid-19.

ads bukopin

“Dengan alasan pandemi tidak mau menemui Mapekat, itu tidak masuk akal, karena audensi bisa dilakukan dengan cara protokol kesehatan. Kalo alasan pandemi, seharusnya seluruh kegiatan birokasi harus di lockdown,” ucap Winarto.

Ditambahkan oleh Roby dari anggota Mapekat, yang sudah melakukan investigasi temuan alamat importir fiktif. PT BNJ dengan jelas mendaftarkan alamat fiktif di Jl. Buru Kidul Sidoarjo (alamat fiktif) tersebut kembali menggunakan alamat di Jl. Kedung Sroko 69a Surabaya sebagai alamat ekspor impor yang dilakukan di tahun 2016 sepanjang Januari s/d September sekitar 1500 kontainer.

Dari kegiatan tersebut di duga kuat negara di rugikan puluhan miliar dan sangat besar kemungkinan ada permainan oknum bea cukai dan pejabat DJP Jatum 2 Sidoarjo.

“Kebohongan dari PT Bumi Niaga Jaya, alamat ekspor-impor di Jl. Kedung Sroko 69 a Surabaya ternyata fiktif. Beberapa warga yang kebetulan ada sempat di tanya dan memastikan bahwa no 69a di alamat tersebut tidak ada. Kenyataanya nomer 69-71 milik BM BROTHERS yang bergerak di bidang percetakan. Menurut keterangan pegawainya berdiri sejak 5 tahun lalu dan belum pernah beralih profesi sebagai perusahaan ekspor impor,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh, Basuki anggota Mapekat dari temuan timnya ada 19 perusahaan importer di Jatim yang memiliki alamat fiktif dan diduga merugikan Negara ratusan milliar rupiah.

“Kami masih tidak bisa menerima alasan pihak Kakanwil tidak mau menerima audensi Mapekat. Berdasarkan informasi itu, kami dari LSM Mapekat, salah satu LSM di mana lembaga ini berperan melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah meminta pertanggung jawaban Kanwil Bea Cukai Jatim 1 agar dalam penegakan hukum mengenai UU tentang Kepabean tanpa diskriminasi. Bagi perusahaan importir yang telah menggunkan identitas perusahaan yang tidak jelas (fiktif) harus diberikan sanksi hukum sesuai tingkat pelanggarannya,” katanya.

Sementara itu pihak perwakilan atau Humas Kanwil Bea Cukai Kanwil I, tidak bisa dimintai keterangan. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.