Cakrawala News
Portal Berita Online

Diduga Korupsi Dana PBB, Seorang ASN Pemkot Banjar Jadi Tersangka

0 348

KOTA BANJAR JABAR CAKRAWALA.CO – Diduga lakukan tindak pidana korupsi dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Banjar ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Jum’at (22/10).

Adalah wanita berinisial NS. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi setoran dana PBB sejak tahun 2015 hingga 2020 saat masih menjabat sebagai bendahara di Kelurahan Mekarsari.

Kajari Kota Banjar, Ade Hermawan mengatakan, bahwa pihaknya mendapat laporan dari salah satu warga yang merasa dirugikan oleh tersangka.

“Pelapor tersebut merasa sudah membayar pajak, tapi masih dinyatakan menunggak oleh tersangka. Akhirnya pada bulan April 2021, kami meminta Inspektorat untuk melakukan audit investigasi, dan pada Bulan Juli kami mulai melakukan penyelidikan,” ujarnya kepada awak media.

Ade menambahkan, saat menjabat di Kelurahan Mekarsari, NS bertugas menghimpun dana PBB. Namun sejak tahun 2015 hingga 2020, uang tersebut tidak disetorkan.

“NS kami tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Oktober dengan jumlah kerugian Negara mencapai 229 juta rupiah,” imbuh Ade.

Atas perbuatan tersangka yang telah merugikan keuangan negara, NS dikenai Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 terkait penggelapan dalam jabatannya dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Penahanan tersangka ditetapkan hingga 20 hari kedepan sesuai dengan kewenangan penyidik. Tersangka saat ini ditahan di Lapas Ciamis yang statusnya sebagai tahanan titipan,” kata Ade.

Sementara itu kuasa hukum tersangka, Edis Gunawan dan Iwan Ridwan menyatakan bahwa pihaknya gagal mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Kami sudah mencoba mengajukan penangguhan penahanan, tapi tidak ada tanggapan dari Kajari. Untuk kedepannya, kami akan tetap upayakan kembali pengajuan tersebut,” kata Edis.

Edis menuturkan bahwa saat melakukan penyimpanan dana iuran PBB, kliennya tidak sendirian. Dia juga akan membeberkan pada persidangan di pengadilan Tipikor nanti, siapa saja yang ikut serta dalam kasus ini.

“Kemungkinan ada keterlibatan yang lainnya saat tersangka melakukan aksi penyimpangan iuran PBB ini, karena saya yakin dan tidak mungkin yang bersangkutan berinisiatif sendiri. Kami akan beberkan semuanya,” terangnya.

Menurut pengakuan tersangka kepada dirinya, bahwa uang tersebut juga digunakan untuk operasional berbagai kegiatan, salah satunya dipakai dalam acara perpisahan Lurah yang kini pindah tugas ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Jadi dalam hal ini bukan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, melainkan juga untuk membayar kepentingan kegiatan Kelurahan. Dari 229 juta rupiah, sebanyak 65 juta rupiah sudah disetorkan ke BPPKAD, dan bukti setorannya ada di kami,” ungkap Edis.

Hermanto

Leave A Reply

Your email address will not be published.