Cakrawala News
Portal Berita Online

Dianggap Janggal, Warga di Rembang Protes Besaran Pungutan Lahan Perhutani

REMBANG, CAKRAWALA.CO – Puluhan warga Desa Demaan dan Panohan Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang memprotes besaran pungutan sewa atas tanak milik Perhutani yang dimanfaatkan warga yang dilakukan oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan.

Protes dilakukan saat sosialisasi Perjanjian Kerjasama (PKS) yang digelar Perum Perhutani KPH Mantingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Demaan di Balaidesa Desa Demaan, Jumat (21/2/2020).

Protes dilakukan karena warga menganggap besaran pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Salah seorang warga Demaan Rasnadi, mengatakan banyak kejanggalan dalam pungutan tersebut. Diantaranya: surat pungutan yang diterima warga ada kop Perhutani, ditandatangai tapi tak ada stempel.

Selain itu, selama ini juga belum pernah ada sosialaisasi dan kesepakatan antara warga dengan Perhutani terkait besaran sewa.

“Kami ingin semua jelas. Apalagi, banyak lahan perhutani yang pemanfaataanya hanya untuk kepentingan umum seperti jalan depan rumah. Kami ingin ada pengukuran ulang terkait luasan lahan perhutani yang dimanfaatkan warga. Kedua ada kesepakatan soal tarif sewa. Dan cara penarikannya juga harus sesuai prosedur dan lebih manusiawi,” ucap Rasnadi.

Hal sama juga dikatakan warga Demaan lainnya, Soleh.

“Apakah pungutan itu masuk ke kas negara atau dimasukan ke saku pribadi, mengingat surat yang disodorkan itu tak ada stempel,” ucap Soleh.

Hal serupa juga dikatakan Joko, warga lainnya. Ia mengku pernah mengalami perlakuan tidak mengenakkan dari oknum pegawai Perhutani yang dinilai semena-mena dan tak bersahabat saat penarikan.

“Dari oknum petugas Perhutani datang meminta uang sewa. Padahal selama ini saya belum pernah ada surat perjanjian sewa dengan Perhutani. Lalu saya tanya, ini dinas (resmi) ndak? Lalu dia jawab ini resmi. Yang bertanggung jawab Pak ADM. Saya ditarik Rp440 ribu untuk pekarangan depan rumah yang saya pakai jalan. Setelah saya debat, oknum itu bilang bahwa biaya Rp440 ribu itu karena salah ukur luasan. Lalu diukur lagi dan diorek-orek jadinya Rp126 ribu. Saya pernah ditanya dengan nada tinggi; kamu bayar ndak? kamu bayar ndak?,” ucap Joko.

Menanggapi hal itu, General Manager dan Bisnis KPH Mantingan Sutriswanto mengakui jika ia sempat mendengar cerita tersebut.

“Kalau memang sekarang berani seperti itu, di samping saya ada pak polisi laporkan saja. Kalau ada warga yang merasa dirugikan oleh oknum tersebut, silahkan dilaporkan saja,” ucapnya.

Terkait keluhan warga, Sutriswanto berjanji segera menindaklanjuti. Dikatakannya, KPH Mantingan itu menjalankan bisnis dengan hati nurani.

“Inti kerjasama ini adalah sukarela tak ada paksaan. Jika ingin menyewa, bisa mengajukan permohonan ke ADM melalui Asper BKPH Demaan saja,”imbuhnya.

Setelah mengajukan, tambahnya lagi, nanti tim dari KPH bakal turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan sesuai yang akan dimanfaatkan.

“Nanti akan ada tim turun akan mengukur tanah. Dan jika ada masyarakat yang tak mampu, tidak dipungut biaya, namun harus dilampiri surat tak mampu dari desa,”ucapnya.

Diterangkannya tarif sewa lahan Perhutani yang dimanfaatkan untuk pekarangan adalah Rp1000 per meter persegi pertahun. Untuk rumah Rp2000, usaha toko Rp3000 dan perbengkelan atau usaha yang lebih maju Rp5000.

Agar semua bnderang, KPH Mantingan berjanji akan melakukan pengukuran ulang serta akan menentukan besaran tarif sewa dengan warga.

Kapolsek Gunem, Iptu Yanto yang hadir di acara tersebut berjanji akan melakukan pemantauan terkait perkembangan masalah tersebut.

“Tentu kami berharap ada solusi terbaik antara warga dan Perhutani sehingga keadaan di masyarakat tetap tenteram dan kondusif. Kami akan ikuti perkembangannya. Dan jika ada laporan masyarakat terkait pungutan, tentu kami akan menindaklanjutinya,” ucap Iptu Yanto.

Selain Kapolsek Gunem, turut hadir Kepala Desa Demaan Sumarsono dan Kepala Desa Panohan Amir Fuad. (Tarom/Zen)

%d bloggers like this: