Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Di Balik Wisata Murah Pulau Bali

oleh

MADE HANDIJAYA DEWANTARA

Penulis adalah Dosen, sekaligus Direktur bidang Pendidikan dari Indonesia Tourism Consultant.

Di era industri wisata yang semakin terbuka, khususnya semenjak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembebasan visa bagi 80 negara baru, praktek wisata-wisata murah mulai marak muncul.

Pariwisata yang murah seringkali tidak memberikan pendapatan apapun bagi destinasi wisata (zero income), sehingga wisatawan yang datang hanya menghasilkan sampah atau limbah buangan, tanpa adanya pemasukan berarti. Bentuk wisata murah yang cukup sering terjadi belakangan ini datang dari wisatawan asal negeri Tiongkok. Tak ayal, oknum tersebut membuat pemerintah dan masyarakat geram, sehingga menyebutnya dengan nama bedebah.

Adanya isu wisata murah untuk wisatawan asal negeri Tiongkok sebenarnya sudah lama tercium oleh stakeholder pariwisata di Bali. Berbagai modus dilakukan dan biasanya dilakukan oleh toko-toko oleh-oleh yang dimiliki oleh warga negara Tiongkok yang ada di Bali. Melalui toko-toko tersebut, mereka menjual paket wisata murah, serta memaksa wisatawan Tiongkok untuk membeli barang-barang souvenir di tempat mereka.

Wajar jika masyarakat Bali dan seluruh stakeholder pariwisata Bali merasa geram dengan praktek wisata murah ini, sekaligus menyebut mereka dengan kata bedebah. Fakta pertama, wisata murah yang dirancang merupakan paket wisata di mana wisatawan menginap di hotel milik pengusaha Tiongkok, melakukan perjalanan (tour) dengan agen Tiongkok, dan dapat menjualnya dengan harga sangat murah bahkan menyentuh angka hanya dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Fakta kedua, produk yang dijual di toko oleh-oleh milik pengusaha Tiongkok, berasal dari Tiongkok, namun menggunakan budaya Indonesia. Contohnya patung-patung bermotif Bali, atau baju batik yang modelnya khas Indonesia, namun sebenarnya dibuat di negeri Tiongkok.

Fakta ketiga yang semakin membuat masyarakat Bali marah, tenaga kerja yang digunakan dalam paket tur tersebut juga berasal dari Tiongkok. Apabila kita datang ke Bandara Ngurah Rai pada jam-jam sibuk kedatangan wisatawan Tiongkok, dengan mudah kita melihat para pemandu (tour guide) yang menggunakan pakaian adat Bali, namun tidak satu pun menguasai bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Bali.

Fakta yang semakin merugikan bagi negara, sekaligus fakta keempat adalah pola pembayaran yang dilakukan oleh agen Tiongkok ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan sistem pembayaran Tiongkok. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan merchant Tiongkok. Hasilnya, tidak ada sedikit pun devisa yang masuk ke khas negara dalam bentuk pajak. Salah satu merchant yang sering digunakan adalah sistem WeChat.

Fakta terakhir, seluruh paket wisata murah yang dilakukan berlangsung dengan sistemik, di mana pola belanja wisatawan juga sudah diatur sebelum mereka sampai di Bali. Bentuk ini adalah hal pemaksaan, di mana wisatawan memang harus berbelanja ketika mereka sampai di Bali, walaupun mungkin mereka tidak mau. Bagi wisatawan yang menginginkan produk lain, maka oknum bedebah senantiasa berusaha mewujudkan mereka. Sebagai contoh banyak praktek prostitusi yang melibatkan oknum wisatawan Tiongkok, dan bahkan para wanita penghibur dari negeri Tiongkok.

Baik Gubernur Bali maupun Wakil Gubernur sangat marah dengan praktek wisata murah ini. Jelas karena baik pemerintah maupun masyarakat sangat dirugikan, karena selain dapat merusak citra Bali, turis-turis yang datang tidak memberikan devisa bagi pemasukan pajak negara. Masyarakat lokal pun tidak dilibatkan dalam paket wisata ini.

Untuk menghadapi para bedebah, tentu seluruh stakeholder pariwisata, mulai dari pemerintah, akademisi, pengusaha wisata, para karyawan di industri wisata, hingga masyarakat lokal harus bersatu padu menuju satu solusi. Untuk penindakan, sudah seharusnya pemerintah menindak tegas oknum bedebah, dan jika memang praktek mereka dilakukan tanpa izin yang jelas, para oknum bedebah dapat dideportasi. Proses penindakan dilakukan dengan langkah yang tegas dan jelas berdasarkan undang-undang perdagangan, undang-undang keimigrasian, dan ketenagakerjaan.

Tiongkok memang telah menjadi daerah asal wisatawan mancanegara utama di Indonesia. Tidak heran, data dari Kementerian Pariwisata menyebutkan, hampir 2,5 juta wisatawan asing yang datang ke Indonesia berasal dari Tiongkok. Dari jumlah tersebut 72% nya datang melalui pintu Bandara Ngurah Rai Bali. Potensi wisatawan asal Tiongkok memang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di destinasi-destinasi wisata utama lainnya di dunia.

Sayangnya wisatawan asal Tiongkok cenderung diasumsikan pada wisatawan yang pelit, tidak suka membeli produk lokal, dan mengincar paket-paket murah. Dikotomi yang sudah berkembang di masyarakat pariwisata ini memang tidak salah. Rata-rata wisatawan Tiongkok hanya menghabiskan 143$ per hari, jauh lebih sedikit daripada wisatawan Australia yang menghabiskan hingga 256$ per hari, ataupun wisatawan asal Eropa yang menghabiskan hingga 301$ per hari.

Menghadapi masalah ini, sudah sepatutnyalah para stakeholder wisata di Indonesia berbenah. Dibandingkan terus menerus membuat acuan pada quantity tourism sudah sebaiknya para pelaku bisnis pariwisata mengacu pada quality tourism di mana pariwisata diarahkan menuju industri yang berkelanjutan, devisa dari wisatawan diserap dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas.

Pola industri wisatawan yang selama ini terlalu hedonis, di mana para pelaku wisata selalu berupaya memenuhi keinginnan wisatawan, hendaknya berpaling menuju pariwisata eudaimonis. Pariwisata eudaimonis merupakan bentuk pariwisata di mana wisatawan dapat berbaur dengan masyarakat lokal, menikmati hidangan masyarakat lokal, tinggal di rumah milik masyarakat lokal, dan ikut serta dalam aktivitas masyarakat lokal. Niscaya, langkah-langkah tersebut bisa menjadi senjata untuk menumpas praktek wisata murah dari para bedebah.*****

Facebook Comments
%d bloggers like this: