Cakrawala News
Portal Berita Online

Demi Memuluskan Proyek Besar, Pengusaha Alkes di Makassar Gunakan Institusi Kejaksaan

0 36

MAKASSAR, CAKRAWALA.CO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan merekomendasi pihak Kejaksaan agar segera mengusut keberadaan oknum pengusaha di Sulsel, yang kerap bermain mengatur-atur pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes).

Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding mengatakan oknum pengusaha yang kerap mengintimidasi sejumlah Kepala Daerah di Sulsel dalam hal pelaksanaan proyek pengadaan alkes diketahui bernama Imelda Obey.

Ia mengatakan, awal terungkapnya sepak terjang Imelda berawal dari pembahasan kinerja Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) atau Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Di mana dalam pelaksanaannya, program TP4 maupun TP4D dikabarkan kerap dimanfaatkan oleh segelintir oknum Kejaksaan untuk meminta jatah pengerjaan proyek.

“Kami di Komisi III sudah memerintahkan pihak Kejaksaan khususnya Kejati Sulsel agar segera proses hukum oknum pengusaha bernama Imelda tersebut,” kata Sarifuddin.

Tak hanya itu, dari laporan yang diterima oleh Komisi III khususnya dari daerah Sulsel, dimana dikabarkan ada seorang pengusaha bernama Imelda Obey juga kerap memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan oknum Kejaksaan untuk mengintimidasi Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan kegiatan pengadaan alkes.

“Imelda ini melakukan permufakatan jahat dengan oknum Kejaksaan mengintimidasi Kepala Daerah dalam hal kegiatan pengadaan alkes. Yah dia seenaknya mengatur-atur pelaksanaan alkes memanfaatkan hubungan dekat dengan oknum itu,” terang Sarifuddin.dikutip dari liputan6.com

Dengan adanya hal tersebut, menjadi salah satu dasar pertimbangan Komisi III memutuskan mengeluarkan rekomendasi pembubaran TP4 maupun TP4D bentukan HM Prasetyo saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Agung kemarin.

“Jadi kami di Komisi III jelas merekomendasi TP4 maupun TP4D dibubarkan saja. Salah satu dasarnya yah itu makelar proyek alkes,” tegas Sarifuddin.

Dari kasus yang terjadi di Sulawesi selatan yang dimana mencatut nama pengusaha alkes terbesar di Indonesia timur, bertambah kasus jika di Sulawesi selatan khususnya beberpa pengusaha masih menggunakan jaringan institusi kejaksaan untuk memuluskan beberapa proyek besar.

Sehingga, tupoksi dari TP4D yang dibentuk oleh kejaksaan hanya sebagai tameng bagi para pebgusaha untuk tidak disentuh ataupun di otak-atik oleh para penegak hukum.(Ril)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.