Cakrawala News
Portal Berita Online

Demi Kesehatan Masyarakat, DPD RI Minta Pemilukada Ditunda

0 203

MANADO.CAKRAWALA.CO,- Pemilihan kepala daerah yang direncanakan akan digelar 9 Desember nanti, nampaknya terancam ditunda. Ini menyusul adanya permintaan dari DPD RI. Pasalnya, menurut Senator asal Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri yang juga wakil ketua Komite l DPD RI, menjelaskan melalui keputusan Komite l dan disepakati di Sidang Paripurna juga, bahwa Pemilukada ditunda.

“Alasan DPD RI minta Pilkada ditunda karena akan ada ratusan juta orang akan memilih dan ini akan menjadi cluster baru, apalagi undang-undang Pilkada masih kurang dengan protokoler covid-19,” tegas Djafar Alkatiri Wakil ketua Komite l DPD RI.

Lanjut Alkatiri, Undang-undang Pilkada 2020 sama dengan Undang-undang 2019, jadi sangat berbahaya dengan kondisi sekarang Covid -19. Apalagi menurut Alkatiri hasil survey ke masyarakat seluruh Indonesia diatas 70 persen mendukung pemilukada ditunda.

ads bukopin

Bahkan Alkatiri menegaskan di Undang-undang Pilkada, apabila di daerah terjadi wabah non alami, maka Pilkada itu harus ditunda.

“Berdasarkan undang-undang Pilkada tersebut, maka kami DPD RI menolak Pemilukada tahun 2020, apalagi Covid-19 di Indonesia meningkat,” tandas Alkatiri yang gigih Pemilukada ditunda demi kesehatan warga.

Apalagi covid-19 ini sudah menjadi epidemi global. Ditambah 59 negara menolak warga Indonesia. Jadi menurut Alktiri, Indonesia tidak optimal mengatasi penyebaran Covid-19.

Bahkan Covid-19 akhir-akhir ini  semakin meningkat. Maka dari itu, sebaiknya lebih mementingkan kesehatan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Daripada sekedar menyelesaikan proyek Pemilukada  yang bisa ditangani dengan aturan-aturan lain yang dapat melindungi kesehatan masyarakat nanti.

“Maka kami berharap Pemerintah turut menyetujui Pemilukada ditunda, kepentingan masyarakat harus diutamakan diatas segala-galanya daripada kepentingan orang perorang,” harap Alkatiri.

Alkatiri mengusulkan, LSI melakukan polling di daerah yang melakukan Pilkada, dan pasti semua masyarakat menolak.

Setelah DPD RI menerima masukan, mengkaji menganalisa dari masyarakat dan dari perguruan tinggi, serta menerima masukan dari berbagai pengamat dan  pemikir. Maka DPD RI meminta Pemilukada ditunda.

“Sebab anggaran ini sangat besar hampir 30 triliun,  jadi berharap tidak main-main dengan Pilkada ini,” pinta Alkatiri.

Maka dari itu, dengan ditundanya pilkada ini, DPD RI berharap agar Pemilukada itu berkualitas. Undang-undang Pilkada itu dibuar Good Govermance. Tapi  karena adanya covid-19 maka proses tahapan pemilukada tidak efektif. 

Alkatiri, menambahkan dengan kondisi covid-19 semakin meningkat dan PSBB diberlakukan kembali, maka dipastikan hanya sedikit masyarakat yang akan datang di TPS. Maka Pemilukada akan gagal sedangkan pemerintah telah membuang anggaran yang sangat besar.

“Saya kira pemerintah dan KPU harus rasional dengan melihat kondisi sekarang ini, jangan hanya menyelesaikan proyek demokrasi yang anggarannya cukup besar dengan kepentingan perorangan, dan akhirnya masyarakat dikorbankan,” tandas Alkatiri yang vokal ini.

Jangan hanya mementingkan kepentingan kekuasan tertentu. Tapi sebaiknya pemerintah, DPD, DPR lebih mementingkan nasib bangsa, nasib warganya, yang lebih fokus menyelesaikan epidemi Covid-19.

“Artinya penundaan ini hanya melanjutkan tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan,”tandas Alkatiri.

Alkatiri berharap, dengan usulan dari DPD RI pemerintah menunda Pemilukada yang akan banyak korban covid-19. (***) diarah

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.