Cakrawala News
Portal Berita Online

Dana Bansos di “Sunat” Agen BNI Sidoarjo

0 231

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) oleh agen BNI, serta permainan-permainan nakal dalam penyaluran bantuan di Sidoarjo terbongkar dalam hearing di DPRD Sidoarjo, Selasa 22 September 2020.

Sunarsih, perempuan tua penerima bantuan asal Tulangan yang dihadirkan dalam pertemuan itu menceritakan beberapa kejanggalan. Diantaranya, kartu ATM miliknya beberapa kali dibawa oleh agen Bank BNI.

“Sebelumnya pernah dikasih 7 sak beras, kemudian pernah dipanggil lagi hanya dapat 6 sak. Saya terima saja, wong dikasih,” ujar ibu tua itu di hadapan para anggota dewan, Dinas Sosial, perwakilan BNI, dan sejumlah pihak yang hadir lainnya.

ads bukopin

Setelah beberapa bulan, dia mengaku juga mendapat beras dua kilo, telur 15 butir, minyak goreng dan gula. “Tapi kartu ATM itu saya minta tidak boleh. Dibawa terus. Saya kalau ambil bantuan menunjukkan KTP,” akunya.

Hal serupa disampaikan Resan, pria tua penerima bantuan yang juga dihadirkan dalam pertemuan ini. “Saya juga tidak pegang ATM. Sama, kalau ambil bantuan hanya menunjukkan KTP,” jawabnya.

Pengakuan dua penerima bansos ini membuat semua peserta rapat terharu. Mereka orang-orang tidak mampu dan kurang paham aturan, tapi hak-haknya tidak bisa mereka terima sebagaimana ketentuan.

Beberapa pendamping PKH yang hadir di pertemuan ini juga mengungkap berbagai kejanggalan. Bukan hanya di Tulangan, persoalan pemotongan dana bansos oleh agen Bank BNI juga diduga terjadi di Prambon.

“Kalau pemotongan Rp 10 ribu kami rasa wajar, untuk administrasi mungkin. Tapi asa bantuan harusnya Rp 500 ribu, diberikan Rp 300 ribu dan beras. Juga banyak persoalan lain,” kata Endang, pendamping asal Prambon.

Dalam hearing yang dipimpin Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil Dinas Sosial, Kepala cabang BNI Sidoarjo serta Pendamping PKH terkait adanya dugaan pemotongan dana Bansos untuk warga miskin yang dilakukan oleh agen penyalur BNI.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo tersebut dipimpin oleh Dhamroni Chudlori ketua komisi D.

“Kita melakukan pertemuan ini untuk mencari solusi terbaik atas masalah ini,”ungkap Dhamroni Chudlori ketua komisi D saat memimpin rapat.

Dugaan penyelewengan dana Bansos tersebut berawal dari laporan yang diterima oleh Dinas Sosial dari Koordinator Kabupaten pendamping PKH yang menyatakan adanya pemotongan bantuan yang dilakukan Agen BNI yang berada di wilayah kecamatan Tanggulangin.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Tirto Adhi menyatakan, pihaknya sebenarnya telah melakukan beberapa langkah sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut. Mulai dari bersurat hingga studi lapangan terkait dugaan awal tersebut.

Pendamping PKH pun ia minta untuk menunjukkan bukti dugaan pemotongan tersebut. Ketika ditelusuri memang terbukti ada print out dari rekening yang bersangkutan.

“Kami tanya apakah ini bukan bagian dari prosedur pencairan ternyata bukan. Akhirnya kami lakukan mediasi di Tanggulangin. Saya hadirkan jajaran dari BNI dan pendamping PKH,” katanya.

Tirto mengaku pihaknya juga telah berkirim surat pada pihak BNI pada 24 Agustus 2020, dan ia pun memberikan batas waktu selama dua minggu agar agen tersebut segera ditindak.

“Sayangnya pihak BNI menjawab surat kami lebih dari dua minggu. Akhirnya kami bersurat lagi, ke provinsi, ternyata di bawah sudah membesar di media. Akhirnya kami ajukan untuk koordinasi informal kembali,” terangnya.

Lebih lanjut, Tirto menyampaikan dari pertemuan tersebut ada beberapa hasil pembahasan yang menjadi kesimpulan. Beberapa diantaranya ialah terkait pemberian surat peringatan kepada agen dan pengembalian nominal berupa 300 ribu rupiah kepada salah satu KPM yang bersangkutan.

“Ketika kami melakukan pertemuan informal kembali ini, ternyata semua sudah rame. Saya juga dihubungi kajari bahwa ada laporan dugaan penipuan terkait bansos oleh bank,” pungkasnya. (Win)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.