Cakrawala News
Portal Berita Online

Catatan Deny Hendrawati: UU Ekonomi Syariah Jalan Menuju Keadilan Ekonomi (2)

0 485

Catatan Deny Hendrawati (2)

UU Ekonomi Syariah Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

 

Deny Hendrawati yakin bahwa jika UU Ekonomi Syariah disahkan nantinya, maka ekonomi syariah tidak lagi didominasi oleh narasi potensi aset keuangan syariah, potensi zakat infak dan shadaqah, perbankan syariah, yang seolah-olah masyarakat muslim hanya dijadikan sebagai target pasar.

Sebaliknya, urgensi yang paling penting atas kehadiran RUU Ekonomi Syariah adalah bahwa ekonomi syariah akan memiliki landasan hukum sangat kuat, dan ini akan dapat menjadi solusi akan keadilan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi juga akan makin baik, terutama yang selama ini terbukti tahan banting yakni pelaku UMKM (Usaha mikro, Kecil dan Menengah).

Benar juga yang dikatakan Anis Byarwati (Komisi XI) bahwa perekonomian Indonesia sekarang sangat rentan dari ketidakadilan, seperti penguasaan ekonomi didominasi oleh segelintir orang dari pada masyarakat yang lebih banyak. Ekonomi syariah ini ingin memastikan tidak adanya penumpukan kekayaan pada satu golongan saja, seperti terjadi saat ini.

Deny mencatat kesenjangan ekonomi itu terjadi di dunia dan juga Indonesia. Di dunia, menurut laporan berjudul ‘Global Wealth Report 2016’ dikatakan, orang termiskin dunia hanya mampu menguasai kurang dari satu persen kekayaan dunia. Sementara 10 persen orang terkaya dunia justru bisa mendapatkan 89 persen aset yang tersedia.

Kemudian pada 2017, Oxfam mencatat jumlah kekayaan 61 orang kaya sama dengan separuh populasi masyarakat dunia pada 2016. Menurut data Credit Suisse, ada 42 orang kaya yang memiliki harta kekayaan yang lebih besar daripada jumlah masyarakat paling miskin di dunia.

Dua tahun kemudian (2019), Oxfam merilis jumlah kekayaan miliarder meningkat 12 persen atau USD 2,5 miliar per hari. Sementara 3,8 miliar harta masyarakat miskin menurun sebesar 11 persen. Inilah kapitalisme global yang membuat kesenjangan makin tajam.

Di Indonesia juga demikian parahnya. Separuh dari aset nasional hanya dikuasai segelintir orang kaya Indonesia. Laporan Tempo.co menyebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Sementara, 10 persen keluarga terkaya menguasi 70 persen aset nasional. Ini berarti sebanyak 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Sangat jauh dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Deny yakin bahwa dengan UU Ekonomi Syariah nantinya akan tumbuh keunggulan yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan industri yang berorientasi pada keadilan sosial dan bukan semata-mata mencari untung. Pendek kata, kemiskinan dan ketimpangan sosial akan berkurang.

Keberadaan UU Ekonomi Syariah nantinya akan membuat arah dan pertumbuhan ekonomi lebih terintegrasi dalam bentuk kebijakan bersama. UU akan mendorong pengembangan industri halal yang lebih mantap. Hal ini mengingat Indonesia punya target sebagai pusat ekonomi syariah global pada 2025.

 

Terbangunnya ekosistem ekonomi Islam perlu terus didorong dengan penguatan kelembagaan di berbagai sektor, penguatan produk halal, baik di sektor keuangan, makanan, industry halal, farmasi, pariwisata fesyen, kosmetika, media dan rekreasi, energi terbarukan, pasar modal, zakat infak dan lain-lain.

Maka tidak ada lagi yang sinis atau phobia kalau RUU ini filosofinya banyak mengadopsi konsep Islam dalam ekonomi. Tidak perlu alergi juga kalau namanya syariah masuk tatanan hukum nasional, juga tidak perlu ditanggapi secara emosional, karena sesungguhnya konsep Islam dalam ekonomi yang berkeadilan adalah universal sifatnya. Pengaturan di dalamnya pun merupakan tindak lanjut dari pesan umum UUD 1945 tentang mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Jadi RUU ini jalan terus dan kita kawal, go ahead!

Saatnya kita bersatu untuk bersama mewujudkan landasan hukum yang kuat untuk berkembangnya ekonomi yang berkeadilan. Di samping itu juga menjadi jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum. RUU Ekonomi Syariah mampu menjadi dasar hukum aktivitas ekonomi syariah dan membentuk mekanisme koordinasi pengembangan ekonomi syariah, sehingga mampu mempercepat tujuan kita menjadi satu lokomotif ekonomi syariah yang paling maju di dunia.

Saat ini saja, banyak negara berebut menjadi pemain utama pasar halal dunia, misalnya China dan Thailand. Bahkan China telah menjadi negara pengekspor busana muslim terbesar di dunia. Jangan sampai Indonesia hanya sebagai sasaran pasar, melainkan harus jadi produsen yang memasarkan produk halal ke seluruh dunia. Masalah sumber daya manusia, kualitas produk, standarisasi dan teknologi digital pun harus selaras dengan perkembangan ini.

Pakar ekonomi Islam Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec, pernah mengatakan dalam satu seminar bahwa RUU Ekonomi Syariah akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi aktifitas ekonomi syariah untuk memperbesar dampak sosio-ekonomi dalam perekonomian nasional. RUU Ekonomi Syariah akan membentuk peraturan dan arah kebijakan yang jelas sehingga sub-sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu tumbuh secara maksimal. Selain itu, adanya RUU Ekonomi Syariah mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyusunan formulasi kebijakan pemerintah untuk pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.

Menurut Deny Hendrawati, apa yang dikatakan Syafii Antonio adalah penegasan tentang apa yang sesungguhnya dirancang oleh Bappenas. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, akan ada banyak program yang intinya akan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Untuk itu semua infrastruktur harus dibangun, termasuk struktur keuangan syariah, membangun national halal fund, keuangan inklusif untuk UMKM, digitalisasi ekonomi syariah, BUMN Syariah, Media, Integrasi Sektor ZISWAF, Fiskal, dan Komersial, dan lain-lain.

“Dengan demikian kita harapkan RUU Keuangan Syariah bisa menjadi undang-undang induk yang menjadi semacam kodifikasi peraturan tentang eknomi syariah yang tersebar di mana-mana, meliputi UU Produk halal, wakaf, zakat dan sebagainya,” ujar Deny. (Bersambung)

Leave A Reply

Your email address will not be published.