Cakrawala News
Portal Berita Online

Calon Bupati Ipong Muchlissoni di Panggil Bawaslu Terkait Hutang 200 M dari PT SMI

0 1,736

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Dugaan pelanggaran pemilu penyalahgunaan wewenang salah satu pasangan calon terkait kebijakan strategis hutang Rp 200 miliar dari PT. SMI sebelum cuti, akhirnya Bawaslu Ponorogo memanggil Ipong Muchlissoni guna menindaklanjuti laporan masyarakat, Kamis 1 Oktober 2020.

Selain Calon Bupati Ipong Muchlissoni, Bawaslu Ponorogo juga memanggil sejumlah pejabat Pemkab Ponorogo.Ipong tidak sendirian dalam menghadiri panggilan dari Bawaslu Ponorogo, melainkan diantar sejumlah ketua partai pengusungnya dan beberapa relawannya.

“Saya hari ini diklarifikasi sehubungan dengan adanya laporan tentang pinjaman Rp 200 miliar dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada PT SMI. Dan pada saat saya diklarifikasi tadi, saya jelaskan sesuai dengan fakta dan data yang ada,” kata Ipong saat dikonfirmasi setelah keluar dari ruangan Bawaslu.

ads bukopin

Ipong juga menambahkan,”Karena pinjaman ini bunganya 0 %, seperti hanya kita ini sebagai Bapak dengan Anak, kamu ini saya kasih jatah untuk uang saku atau untuk apa,”tambahnya.

“Maka dari itu, jatah ini didahulukan. Sebagian itu berapa, ya kira-kira 5% lah, dari total DAU yang ada. Jadi Rp 40 miliar itu kalau dihitung dari DAU kita yang rata-rata sekitar rata-rata Rp 1,2 triliun ya berarti sekitar 5%, dan sama halnya 5% didahulukan,”tambahnya lagi.

Saat dikonfirmasi soal pengambilan kebijakan di akhir menjelang cuti itu, Ipong mengaku hanya menuruti dan melaksanakan apa yang ditawarkan presiden melalui mendagri dan menteri keuangan. “Saya hanya melakukan itu. Jadi, saya tidak membuat kebijakan apa-apa,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Ponorogo Marji mengaku, pihaknya mengundang Ipong Muchlissoni untuk klarifikasi dengan laporan dugaan pelanggaran kampanye. “Undangan ini terkait klarifikasi penyalahgunaan wewenang dengan meminjam dana dari PT SMI senilai Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Ponorogo,” kata Marji.

Marji juga berencana akan melakukan kajian untuk menentukan unsur-unsur dari pasal yang disangkakan oleh pihak pelapor. “Dan kalau terbukti sesuai aturan, Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 71, ada pasal administrasi dan pidana,” tukasnya. (Sus)

Leave A Reply

Your email address will not be published.