Cakrawala News
Portal Berita Online

Burhanuddin Muhtadi Sarankan Jokowi  Gunakan Gaya ‘Komunikasi Solo’

0 4,656

CAKRAWALA.CO – Untuk mengatasi pelemahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali menggunakan gaya “komunikasi Solo” seperti saat menjadi Walikota Solo.

Saat itu, jokowi berhasil membangun komunikasi yang bagus dengan pedagang pasar Solo yang tidak puas dengan rencana pemindahan pasar.

“Saran saya kepada Presiden Jokowi, soal perbaikan kondisi demokrasi yang melemah ini, khususnya menghadapi mereka yang kurang puas dengan kinerja presiden; maka pak presiden harus bisa menghendel mereka-mereka yang kecewa dengan performa demokrasi saat ini,” tuturnya, dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia via Zoom, Minggu. Rilis bertemakan “Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi Covid 19”.

ads bukopin

Saat di Solo itu, menurut Burhan, Jokowi dikenal sebagai figur yang kuat pendekatan ‘blusukan’nya. “Dan konsultansi publiknya kan bagus banget,” tambahnya.

Dengan pendekatan dan komunikasi khas dan terus menerus, para pedagang sendiri yang akhirnya memindahkan barang dagangan mereka tanpa harus dipaksa pemerintah.

“Hal yang sama harus dilakukan Pak Jokowi saat ini. Misanya terhadap pro-kontra omnibus law atau UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Menurut Burhanuddin, mereka yang kontra harusnya tidak didekati dengan cara-cara yang juga tidak demokratis.

Saat ini, menurut Burhan, yang pro Omnibus Law kan sudah sering didekati. Para pengusaha sudah banyak didengar suaranya. DPR juga.

Tapi kelompok yang kontra juga harus didekati, agar ketidakpuasan masyarakat terhadap presiden juga bisa diminimalisir. Seperti kelompok civil society, aktivis, NGO dan masyarakat adat. Mereka yang selama ini cenderung kontra atau menolak Omnibus Law. “Saatnya juga pak presiden mendengarkan mereka,” tambahnya.

Menurut Burhan, itu salah satu cara untuk meningkatkan kembali persepsi positif terhadap presiden dan demokrasi saat ini.

Seperti dipublikasi dalam rilis tersebut, kondisi demokrasi Indonesia di saat pandemi Covid 19 ini mengalami pelemahan. Ada 36% masyarakat yang menganggap Indonesia saat ini kurang demokratis. Bahkan, mayoritas publik cenderung berpendapat bahwa saat ini merasa takut menyatakan pendapat, sulit berdemontrasi dan merasa aparat juga semakin bertindak semena-mena.

Temuan survei tersebut juga menyebutkan, sejumlah indikasi menunjukkanproses demokratisasi hingga saat ini mengalami pelemahan. Secara umum saat ini lebih banyak warga yang menilai bahwa Indonesia semakin tidak demokratis, dua kali lipat dari yang menilai Indonesia saat ini semakin demokratis.

Survei juga menunjukan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat (79.6%), makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes (73.8%), dan aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa (57.7%).

Semakin publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan. (Zen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.