Cakrawala News
Portal Berita Online

Bupati SBT Mewanti-Wanti Oknum Penghambat Pencairan Dana Desa

SBT,MALUKU,CAKRAWALA.CO-Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas menerima ratusan Kepala Desa dan Bendahara Desa di Pendopo Bupati Seram Bagian Timur, Kamis (2/01/2020)

Kedatangan puluhan kepala desa tersebut mengeluhkan pencairan dana desa tahap III tahun 2019 yang sampai saat ini belum juga di cairkan dan tersendat di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Bula.

Akibat dari keterlambatan tersebut, sisa dana desa tahap III masuk dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kas Desa.

Setelah dengan seksama mendengar keluhan ratusan Kades dan Bendahara Desa tersebut, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas memerintahkan staf dan ajudannya memanggil Kepala Dinas Pemdes Jafar Kwairumaratu, Auditor Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Kepala Cabang BPDM Bula untuk memberikan penjelasan atas keterlambatan pencairan dana desa di hadapan para Kades dan bendaharanya.

“Ajudan, segera panggil Kadis Pemdes, Auditor Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala BPDM Cabang Bula”, Ucap Keliobas di sela-sela pertemuan.

Lebih lanjut, Bupati SBT menegaskan proses pencairan Dana Desa adalah kewajiban yang wajib di lakukan oleh dinas terkait. Dan harus secepatnya dilakukan untuk pembiayaan pembangunan di Desa. Bahkan Bupati dengan sebutan MK tersebut mewanti-wanti jangan sampai ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan proses pencairan DD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Saya ingin sampaikan kepada semua pihak tidak boleh ada yang coba menghambat proses pencairan dana desa. Beta dapat informasi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja perhambat untuk cari keuntungan. Ini yang mengakibatkan ada informasi bahwa pemerintah daerah sengaja memperhambat proses pencairan dana desa”, tegas Keliobas

“Akibat ulah oknum tertentu nama pemerintah daerah jadi terbawa-bawa,” kesal Keliobas.

Keliobas menambahkan sejak awal dia telah menekankan kepada Pokja agar pemeriksaan administrasi terkait proses pencairan DD jangan terlalu diperketat agar dana itu secepatnya di gunakan untuk kepentingan pembangunan di Desa.

“Dari awal beta (saya) sudah sampaikan tidak ada alasan sedikit pun, persoalan mekanisme nanti diatur kemudian yang penting dana desa bisa cair dulu. Kalau alasan verifikasi dan lain-lain nanti diatur dari belakang yang penting cair dulu, kita tidak mencuri kok”, tambah keliobas

Dia menegaskan, apabila DD terlambat di cair atau mengalami kendala agar segera dilaporkan kepadanya. “Yang belum cair masalahnya di mana supaya saya tahu. Tidak ada alasan sedikit pun untuk pemerintah daerah putar-putar uang itu,“ katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten SBT, Jafar Kwairumaratu mengatakan, sisa DD tahap III yang belum dicairkan dan telah menjadi SILPA akan dicairkan secepatnya. Dana tersebut telah dikeluarkan dari kas daerah dan dipindahkan ke kas desa pada 31 Desember 2019 untuk mengantisipasi pengembalian ke kas negara.

Dana SILPA itu dapat dicairkan apabila proses administrasi dan tahapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) tahun 2020 diverifikasi dan disahkan Pokja.

Dalam ketentuan per 31 Desember 2019 uang di rekening desa tidak bisa dilakukan pencairan pada tanggal 2 Januari sebelum anggaran itu dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.

“Andaikan itu (APBDes) sudah disahkan hari ini berarti besok juga kita bisa cairkan,“ kata Kwairumaratu.

SILPA yang dicairkan pada tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang tertunda di tahun 2019.

“Kita tidak bisa buat APBDes di tanggal yang sama karena uang ini sudah masuk di rekening desa dalam bentuk SILPA. Maka dia masuk dalam anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020. Kegiatannya bisa dilakukan dengan kegiatan kelanjutan pada APBDes murni tahun 2020,“ jelasnya.

Transfer dana desa dari pusat ke kas daerah mengalami keterlambatan karena laporan melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kementrian Keuangan juga terlambat lantaran laporan penyerapan anggaran DD dari setiap desa terlambat dimasukkan.

“Kenapa 23 Desember baru dana masu, karena 75 persen penyerapan dana baru kita bisa laporkan ke OMSPAM. Terlambat dari desa juga, kalau kita tidak rekayasa mungkin akan terlambat juga.

Kepala Kantor Bank Maluku Cabang Bula, Ade menjelaskan, keterlambatan proses pencairan DD yang dilakukan pihaknya karena proses transfer dari pusat baru masuk pada 23 Desember 2019.

Padahal, tanggal 24 sampai 26 Desember 2019 sudah memasuki libur nasional menjelang natal. Sementara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah SBT baru masuk ke Bank BPDM Bula pada 30 Desember 2019 menjelang malam hari.

“26 sampai 27 (Desember) proses SP2D baru terbit. Tanggal 30 malam baru SP2D masuk ke kita secara gelondongan (paket). Jadi bukan satu per satu desa,“ jelasnya.

Dihadapan Bupati dan ratusan kepala desa tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten SBT, Jafar Kwairumaratu dan Kepala Kantor Bank Maluku Cabang Bula, Ade berjanji secepatnya proses pencairan DD dilakukan setelah administrasi telah rampung.

Kita bisa cairkan dalam waktu dekat seminggu lagi tergantung proses administrasi. Pokoknya jangan takut dana ini tetap dicairkan,“ ungkap mereka. ***le.

%d bloggers like this: