Cakrawala News
Portal Berita Online

Bupati LIRA : Harus Ada Audit, Terkait Klaim Rumah Sakit 40 Milliar Selama 3 Bulan

0 184

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Menangapi besarnya biaya klaim rumah sakit, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sidoarjo, M Nizar dengan tegas mengatakan harus ada audit medis.

“Kalo saya 40 Milliar itu buat apa saja, buktinya dengan adanya tenaga medis atau dokter yang meninggal dan meningkatnya corona di Sidoarjo, itu kan perlu dipertanyakan. Bagaimana dengan APDnya benar-benar steriil apa tidak, kalo benar steeril kan tidak mungkin tertular. Apalagi jam kerjanya jangan sampai overload. Dan asupan gizi untuk tenaga medis dan dokter harus diperhatikan. Kasihan dokter dan perawat mereka pahlawan tanpa jasa,” Tuturnya.

Nizar yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini menambahkan seharusnya ada audit independen.

“Dana 40 Milliar itu buanyak bisa buat bangun pondasi rumah sakit. Yang sakit berapa, obatnya berapa, kebutuhan APD berapa. Dengan adanya audit mana sumbangan dari pihak swasta, APBD dan APBN akan terungkap dan publik harus tau itu,” pungkas Nizar.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, hasil verfikasi BPJS Kesehatan cabang Sidoarjo, total klaim rumah sakit rujukan dalam pembiayaan warga-nya yang suspect covid-19 angkanya terbilang fantastis.

Selama tiga bulan dari bulan maret hingga mei 2020, total pembiayaan klaim rumah sakit yang telah dibayarkan dari Kementrian kesehatan mencapai 40 milyar rupiah.

Sebaran covid-19 di kota Delta Sidoarjo angkanya terbilang semakin meningkat, 1287 orang terkonfirmasi positif, 727 berstatus PDP dan 1337 berstatus ODP.

Berbanding lurus, secara tak langsung pembiayaan atas penanganan covid-19 juga semakin membengkak. Dari data yang diperoleh melalui verifikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan cabang sidoarjo, selama tiga bulan sejak akhir maret hingga mei 2020, klaim pembayaran dari pihak rumah sakit untuk penanganan covid-19 mencapai 40 milyar rupiah.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Sidoarjo, Sri Mugirahayu, sampaikan pihaknya hanya melakukan verifikasi atas klaim dari rumah sakit, “dimana setelah ada klaim dari rumah sakit, dilaporkan ke pihak Kementrian kesehatan, untuk kemudian selang 3 hari setelah berita verifikasi diterbitkan, klaim biaya covid-19 langsung dibayarkan pihak kementrian kesehatan,” Ujarnya.

Pembiayaan untuk penanganan covid-19 sendiri, ditambahkan pihak BPJS Kesehatan Sidoarjo secara regulasi, pembiayaan berbeda dengan klaim JKN. Untuk pandemi covid-19 rujukannya jelas telah tertuang dalam Perpu bencana non alam dan diatur dalam Perpres 82. Dimana klaim pembiayaan covid-19 langsung pembiayaannya melalui APBN melalui Kementrian kesehatan. (Win)

 

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: