Cakrawala News
Portal Berita Online

Bone Bolango Kampanye Massal Penanganan Stunting

0 45

GORONTALO CAKRAWALA.CO,- Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah ke empat di Provinsi Gorontalo yang bakal fokus menangani masalah stunting, setelah sebelumnya Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato, yang ditetapkan oleh Kementerian Bappenas.

Berdasarkan data sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang disampaikan Kementerian Bappenas, bahwa terdapat 27 desa di Bone Bolango berada dalam zona merah yang menjadi lokus penangan stunting. Selain itu, 27 desa ini juga telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati perihal adanya penetapan lokus untuk tahun 2020.

“Data terbaru stunting di Bone Bolango ialah 1310 kasus. Itu menggunakan data yang diperoleh tahun 2019 untuk menetapkan lokus di 2020. Nah, dari data ini kemudian menjadi dasar penetapan 27 desa lokus penanganan stunting yang akan diintervensi pada tahun 2021,” ujar Roos Panai, Kepada Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Bone Bolango.

27 desa tersebut terdiri dari: Desa Ilomata, Bondawuna, Huntu Selatan, Tunggulo, Langge, Tinelo Ayula, Dataran Hijau, Bondaraya, Inomata, Ayula Selatan, Ulantha, Ayula Tilango, Suka Makmur, Popodu, Molintogupo, Bulotalango Barat, Huntu Utara, Pancuran, Bulontalangi Timur, Pinogu Permai, Batu Hijau, Libungo, Pinogu, Bongoime, Permata, Miranti dan Talulobutu.

Roos menyampaikan, sebelumnya pada April 2019 telah dikeluarkan SK oleh Bappenas, di mana Bone Bolango menjadi salah satu daerah lokus prioritas penanganan stunting; dan 2020 menjadi tahun pertama untuk melaksanakan empat empat aksi dari delapan aksi konvergensi.

Ia menjelaskan, delapan tahapan konvergensi percepatan pencegahan stunting tersebut di antaranya: aksi satu, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi dua, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Aksi tiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota. Aksi empat, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi dan terintegrasi. Aksi lima, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

Aksi enam, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota. Aksi tujuh, melakukan pengukuran dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota. Aksi delapan, melakukan riview kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

“Kami telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung aksi satu, yaitu analisis situasi yang dimulai dengan workshop dan didampingi langsung oleh Bappenas. Kemudian, melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan untuk mendukung aksi satu dan dua dengan turun langsung di setiap kecamatan, dengan harapan bisa memperoleh usulan-usulan dari desa dan kecamatan untuk menjadi rancangan dalam penyusunan perecanaan,” ujar Roos.

Selanjutnya, kata Roos, melaksanakan konvergensi lintas sektor yang melibatkan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang masuk dalam tim pengendali stunting, kemudian perwakilan kecamatan, organisasi profesi dan LSM Pemerhati Lingkungan, Forum Kabupaten/Kota Sehat di wilayah Bone Bolango.

“Setelah itu mengadakan pra rembuk dalam rangka pematangan kegiatan rembuk stunting yang dipimpin langsung pak Bupati Hamim Pou,” kata Roos. Kegiatan ‘rembuk stunting’ tersebut digelar di rumah dinas Bupati Bone Bolango, Sabtu (27/6).

Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, menegaskan dalam upaya melakukan pencegahan stunting pihaknya bakal mengampanyekan secara massal kepada masyarakat. Selain itu, akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) demi memaksimalkan penanganan stunting.

“Pasti kita akan buat Perbub. Dan kita akan kampanye massal untuk cegah stunting. Sebab hal ini menyangkut soal harga diri, kehormatan dan masa depan generasi bangsa ke depan,” ujar Hamim.

Ia menyadari, upaya untuk mengatasi masalah stunting tidak boleh sekadar dikerjakan oleh satu OPD melainkan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah daerah, pihak swasta dan tentunya masyarakat itu sendiri. Sehingga, kata Hamim, generasi yang kemudian akan lahir akan mengalami perkembangan dengan sempurna, baik itu dari segi fisik maupun otaknya.****(Aprie)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: