Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

BNNK : Rehabilitasi di Banyumas Tak Sulit

(bagian akhir dari empat tulisan)

BANYUMAS. JATENG. CAKRAWALA.CO – Sulitnya memperoleh akses agar bisa lepas dari ketergantungan Narkoba melaului program rehabilitasi yang disampaikan sejumlah kalangan ditepis Kepala BNNK Banyumas Agus Kuncoro Ak. Dia menyebut, Kabupaten Banyumas justru termasuk beruntung karena telah memiliki institusi vertikal yakni BNNK dimana baru ada 9 di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait aspek rehabilitasi, institusinya jelas sangat mempeehatikan. Dia mengatakan, ada 5 tempat baik dari unsur lembaga milik pemerintah maupun komponen masyarakat sudah ada. Selain itu, pihaknya tak berhenti memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaannya.

“Ada balai rehabilitasi napza milik Kemensos di Baturaden, yakni BRSKP Napza Satria yang mencover 9 propinsi melayani rehabilitadi rawat inap bagi pecandu dengan kategori resiko sedang atau tinggi. Disamping itu di Banyumas juga ada 2 rumahsakit yg ditetapkan oleh kemenkes sebagai Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yaitu RS margono dan RSUD Banyumas,” kata Agus.

Agus mengatakan, BNNK Banyumas juga menyambut positif dan apresiasi atas proses penyusunan raperda ini, sehingga penanganan masalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Banyumas bisa lebih komprehensif. “Baik dari 4 aspek yaitu aspek upaya pencegahannya, pemberdayaan peranserta masyarakatnya, rehabilitasinya, dan pemberantasannya,” terangnya.

Menyikapi mengenai assesment, Agus menyatakan, bagib penyalahguna yang terjerat kasus hukum pihanya juga menyediakan Tim Asesmen Terpadu (TAT). “Tim ini terdiri dari sub tim hukum dari unsur polres, Kejari, BNNK serta subtim medis. Ada dua psikiater dan atau dokter yg telah pelatihan adiksi,” katanya.

Dari adanya tim itu, lanjut Agus, dalam waktu 6 hari setelah penangkapan dengan barang bukti di bawah jumlah tertentu, misalnya Narkotika golongan satu seperti sabu dibawah 1 gram, penyidik bisa mengajukan ke TAT untuk diassesmen.

“Selanjutnya dianalisis dari aspek hukum keterlibatan dari sindikat serta dari aspek medis,” terang Agus. “Dengan demikian, semestinya masalah rehabilitasi di Banyumas tidaklah sulit,” imbuhnya.

Meski apa yang disampiaikan Agus sudah lengkap, fakta di lapangan masih banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh pecandu yang dalam proses rehabilitasi, terhenti karena klinik tutup. Penyebabnya ada indikaai tindakan represif dari aparat dari ahli medis.

Dr Hilma Paramitha SKpaj menambahkan, sumber daya manusia yang cukup serta sinergi antar lembaga menjadi peran penting dalam persoalan yang ada di Banyumas.

“Mungkin melihat banyaknya kasus butuh rumah sakit khusus atau tempat rehab terintegrasi dengan klinik yg bekerja sama dengan kepolisian, BNN dan Kemenkes. Namun semua memang harus tertib aturannya,” kata psikatri senior di Banyumas yang klinik rehabilitasinya kini tak lagi beroperasi hampir sejak setahun terakhir. (Angga Saputra/cakrawala.co)