Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Benang Kusut Pengadaan Barang Dan Jasa Di Cianjur

Penulis : Yana Nurjaman – Presidium Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi “Lahan Basah” tindak pidana korupsi. Hampir 80% kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.

Sampai saat inipun celah-celah untuk oknum melakukan korupsi dalam kegiatan PBJ (pengadaan Barang Jasa) masih ada. Korupsi pada kegiatan PBJ diawali perencanaan dan penganggaran.

Pada saat penganggaran sudah di kavling-kavling, sekian persen untuk jatah pihak-pihak tertentu. Setidaknya ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek.

Pertama, dokumen kerangka acuan kegiatan (KAK) yang memuat latar belakang, nama PBJ, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar, juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu, sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos.


Kedua, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu PBJ. Dokumen ini bisa mengungkap sumber informasi yang bisa digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

Seringkali HPS disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender atau distributor dari semua peserta tender.

Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen ini memuat data kualifikasi pengadaan.

Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang,  dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender.

Setelah itu baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang tender. Kontrak pengadaan juga seharusnya dibuka ke publik agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar, seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar.


Semua dokumen PBJ itu seharusnya bisa diakses oleh publik, agar memudahkan masyarakat umum untuk turut mengawasi kegiatan PBJ ini mulai dari perencanan, pelelangannya, sampai dengan pelaksanaannya.

Mencermati kegiatan proses pelelangan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan barang tahun anggaran 2019 yang sedang dilaksanakan di Bagian Barang dan Jasa Setda Pemkab Cianjur melalui portal LPSE Kabupaten Cianjur. Kami menilai bahwa proses tender kali ini tidak lebih baik dari proses tender tahun-tahun sebelumnya, berbagai indikasi tindak pidana persekongkolan, pengkaplingan proyek, indikasi transaksional, pelanggaran terhadap SDP bahkan fraud pun masih muncul.

Selain itu angka 10% masih kerap muncul saat kami diskusi atau ngobrol dengan beberapa rekanan yang sedang mengikuti proses pelelangan yang sedang berlangsung ini (rekaman obrolan ringan ada di bank data AMPUH).

Kami pun menemukan pelanggaran yang sangat substansi, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa semua produk hukum dari pokja bag barjas setda berpotensi cacat secara hukum.

Pelanggaran yang kami anggap substansial dan berpotensi melahirkan conflict of interest itu yakni berdirinya saudara Yudi Ferdiana (Kabag Barjas) pada dua posisi yang saling sangat mungkin melahirkan konflik kepentingan, disatu sisi dia adalah penanggung jawab proses pelelangan, dan diposisi yang lainnya berposisi sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK, ini berkaitan dengan posisinya sebagai plt Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Peraturan perundangan yang menjadi payung hukum kegiatan PBJ sangat mengharamkan munculnya potensi konflik kepentingan dalam proses PBJ.

(foto : dok kabarcianjur)

Facebook Comments
%d bloggers like this: