Cakrawala News
Portal Berita Online

Belum Bayar Proyek Desa Wisata, Kades di Lumbir Digugat ke Pengadilan

0 364

PURWOKERTO.JATENG.CAKRAWALA.CO – Diduga melakukan wanprestasi, Kepala Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Banyumas, digugat oleh pemilik CV Setya Jaya Mandiri, terkait pengerjaan proyek desa wisata, di wilayah desa tersebut.

CV Setya Jaya Mandiri, mendapat proyek pembangunan tempat wisata di Desa Cirahab, yakni Wisata Gunung Batur, dan Curug Penganten, sejak November 2019. Sementara tempat wisata itu, telah diresmikan oleh Wakil Bupati Banyumas, pada Desember 2019.

Direktur CV Setya Jaya Mandiri, Setya Bagus Nugroho, kepada awak media menjelaskan, pihaknya menjalankan proyek setelah turun Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemerintah Desa (Pmedes) Cirahab.

ads bukopin

“Pihak desa saat itu meminta pengerjaan proyek dipercepat karena akhir tahun 2019 akan diresmikan. Desember 2019, proyek di Gunung Batur selesai dan diresmikan oleh Wakil Bupati Banyumas waktu itu,” kata Setya.

Setelah proyek pertama selesai, pihaknya, lanjut Setya, lalu melanjutkan pengerjaan di Curug Penganten dan selesai pada Maret 2020. “Diserahterimakan pada bulan April, saat itu kepala desa menginfokan dana sudah turun, dan saya disuruh untuk membuat tagihan. Kemudian saya masukan tagihan ke desa, tetapi pihak desa mengelak dengan alasan dana untuk Covid-19,” ujar Setya.

Kuasa Hukum CV Setya Jaya Mandiri, Mas Marsay Mualim SSos SH dari Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) menjelaskan, pengerjaan yang dilakukan oleh kliennya sesuai SPK yang ada. Menurut dia pengerjaan proyek juga sudah sesuai RAB yang ada.

“Setelah proyek selesai kami mengajukan pembayaran, tetapi dana itu tidak turun. Alasannya dana desa diperuntukkan untuk Covid-19. Padahal dana Covid-19 itu kan ada sendiri. Klien kami malah disuruh membuat proposal lagi,” ujar Marsay, Selasa (22/12/2020).

Masmarsay menjelaskan, langkah hukum diambil secara terpaksa, lantaran tidak ada titik temu pada saat mediasi beberapa kali. Pihaknya merasa kecewa dengan keputusan yang tidak jelas dari pihak Pemdes. Keputusan kepala desa dianggap tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan Undang-undang bupati nomor 76 tahun 2017.

“Kalau memang tidak sesuai, kenapa pihak kecamatan tidak menghentikannya, begitupula pihak dari daerah,” tegas Marsay.

Nilai proyek yang seharusnya dibayarkan pihak desa kepada CV Setya Jaya Mandiri yakni sekitar 460 juta rupiah. Karena perhitungan kerugian serta adanya keterlambatan pembayaran proyek, CV Setya Jaya Mandiri menuntut biaya ganti rugi mencapai 2,38 miliar rupiah.

Sementara itu Kepala Desa Cirahab, Dursan ketika dikonfirmasi membenarkan adanya proyek pengerjaan desa wisata pada 2019. Menurutnya memang pengembangan Desa Wisata sudah masuk dalam anggaran RPJMDes Tahun 2020.

“Sudah masuk RPJMDes 2020, kemudian dengan adanya covid-19 pencairan tertunda karena untuk Covid-19 dulu,” ujar Dursan kepada wartawan, melalui sambungan telepon.

Dengan adanya gugatan tersebut, pihak kepala desa saat ini akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat. (cakrawala.co/ Bayu Noer)

Leave A Reply

Your email address will not be published.