Cakrawala News
Portal Berita Online
ads idul fitri cakrawala
Harita idul

Bawaslu Maluku Temukan 316.785 Surat Suara Rusak di 10 Kabupaten/Kota

72
Paulus Titaley, Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Provinsi Maluku (Dok).

AMBON,CAKRAWALA.CO-Hasil pengawasan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Maluku pada Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden dan Wakil Presiden, ditemukan ratusan ribu surat suara rusak di 10 Kabupaten/Kota.

Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Provinsi Maluku, Paulus Titaley mengungkapkan pihaknya menemukan Sebanyak 316.785 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) surat suara rusak untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku. Surat suara rusak tersebut paling banyak ditemukan hingga 27 Maret 2019 dalam proses sortir di Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Seram Bagian Barat (115.974 lembar), Kabupaten Buru (69.675 Lembar), Kabupaten Maluku Barat Daya (49.983 lembar).

“Hasil pengawasan kami semenjak tangggal 12-29 Maret 2019 proses sortir lipat di 10 Kabupaten/Kota terdapat 316.785 surat suara yang rusak, sedangkan satu Kabupaten lainya yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar) hingga kini kami belum mendapatkan informasi kerusakan surat suara karena proses penyortiran masih berlangsung hingga tanggal 29 Maret 2019. kata Titaley dalam rilis yang diterima Cakrawala.co minggu (31/3/2019).

Titaley juga menjelaskan, Kerusakan yang terjadi pada 316.785 surat suara tersebut disebabkan oleh titik berwarna, robek, terpotong dari pabrik, garis buram, berlubang dan basah pada surat suara. Sebagian besar kerusakan surat suara ini akibat saat proses pencetakan bukan pada saat distribusi surat suara.

“Dari temuan ini, dapat disampaikan bahwa sortir surat suara dapat dilakukan dengan dua lapis yaitu pertama di perusahaan saat akan didistribusikan dan kedua saat sortir kemasing-masing KPU Kabupaten/Kota. Jika sortir dilakukan di pencetakan maka dapat meminimalisir surat suara surat yang dikirimkan”, jelas titaley.

NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH SURAT SUARA RUSAK
1 Seram Bagian Barat 115.974
2 Seram BagianTimur 16.514
3 Buru Selatan 4.555
4 BURU 69.675
5 Kepulauan ARU 6.032
6 Maluku Tenggara 7.234
7 Ambon 24.214
8 Tual 14.718
9 Maluku Barat Daya 49.983
10 Maluku Tengah 7.886
11 Kepulauan Tanimbar
  Jumlah 316.785

Tabel: Temuan jumlah surat suara rusak per Kabupaten/Kota saat penyortiran. Data Bawaslu Provinsi Maluku.

Selain itu, Bawaslu Maluku juga menemukan kelebihan surat suara yang dicetak oleh Perusahan pencetakan sebanyak 5.275 lembar, terdapat pada 3 kabupaten di Maluku yakni Kabupaten Buru Selatan sebanyak 2.565 lembar (surat suara PPWP, DPR, DPRD Kab), Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2.201 lembar (surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov), Kabupaten seram Bagian Barat sebanyak 509 lembar (surat suara DPRD Kab). Namun setelah disortir ditemukan surat suara rusak sehingga sisanya 2.309 lembar, rincian seperti table berikut :

Kabupaten Jenis Surat Suara Kelebihan Cetak surat suara Kelebihan Surat Suara Setelah Sortir
 

Buru Selatan

PPWP 378 318
DPR 1.887
DPRD Kab. 300
Jumlah 2.565 318
 

Maluku Tenggara

PPWP 1.228 1.097
DPR 118
DPD 781 624
DPRD Prov. 74
Jumlah 2.201 1.721
SBB DPRD Kab. 509
Jumlah 5.275 2.309

Mantan Ketua Panwas kota Ambon itu juga menegaskan kepada KPU agar secepatnya memperhatikan kekurangan surat suara pada kurung waktu tersisa beberapa hari lagi sebelum proses pemilihan dilakukan untuk melengkapi surat suara yang rusak tersebut.

“Dari hasil pengawasan ini sangat berpotensi kekurangan surat suara, penting menjadi perhatian dari KPU jika memperhatikan sisa waktu yang tersedia yang sangat sempit, potensi kekurangan surat suara di pengaruhi oleh 3 faktor yakni  Selisih jumlah keseluruhan surat suara (DPT+2%) tiap TPS dengan Jumlah Suara Suara yang dicetak berdasarkan Berita Acara perusahan pencetakan,  Jumlah surat suara rusak hasil sortir dan lipat dan Restrukturisasi TPS karena DPK menjadi DPT. Ini kan kita masih punya waktu, kami harap KPU bisa mencukupkan itu”, tegas Titaley. ***Lee

Comments are closed.