Cakrawala News
Portal Berita Online

Bangun Kota Madiun Bebas dari KKN, Pemkot Awasi Sektor Pajak

MADIUN, CAKRAWALA.CO-Kota Pendekar Madiun semakin dilirik investor. Terbukti semakin banyaknya usaha dibuka di Kota goes to Smart City ini. Karenanya Pemerintah Kota Madiun semakin berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak.

Dalam hal ini, perwakilan pelaku usaha di Kota Madiun diundang dalam forum kehumasan dan jumpa pers “Membangun Kota Madiun yang bebas KKN dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sosialisasi pajak.” Di gedung Diklat Kota Madiun, Kamis 21 November 2019.

Asep Rahmat Suhanda, Koordinator wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usai memberikan pemaparan mengatakan, KPK memiliki program koordinasi supervisi pencegahan, dengan terfokus pada 8 area yang rawan korupsi. Salah satunya sektor pendapatan daerah atau dikenal dengan program optimalisasi pendapatan daerah.

“Di setiap Kabupaten/Kota, ada sekitar 11 jenis pajak yang menjadi kewenangannya. Kemudian kita lakukan optimalisasi mulai dari pemetaan, sehingga Pemda punya kemampuan menghitung berpotensi pajak,” terang Asep.

Asep menambahkan, salah satu upaya untuk mengetahui apakah pengusaha di Kota Madiun ini telah menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan benar, salah satunya dengan menggunakan teknologi “taping box”.

“Dengan ini kita bisa menghitung langsung transaksi yang dihasilkan oleh restoran atau hotel. Data transaksi yang terekam akan terkoneksi ke badan perpajakan, dan ketika melapor bisa dibandingkan, mereka tidak bisa bohong,” katanya.

Disinggung perihal potensi kebocoran dana, Asep mengatakan, korupsi di bidang pendapatan ini belum banyak mendapatkan perhatian. Namun ia menjamin, jika sistem ini berjalan maka tidak ada alasan lagi pengusaha membayar pada oknum.

“Bila masih ada yang nakal, Walikota sebagai pemilik wewenang menindak harus menjamin. Kalau oknumnya diluar aparat kan ada APH, kita ada mekanisme koordinasi dengan Kejaksaan,” pungkasnya.*(Ayu/Win)

%d bloggers like this: