Cakrawala News
Portal Berita Online

ASN Pemprov Gorontalo Diminta Perhatikan Protokol Kesehatan

0 18

GORONTALO CAKRAWALA.CO – Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diminta wajib perhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu diminta setelah Pemprov Gorontalo memutuskan seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mulai masuk kantor pada 30 Juni 2020. Keputusan itu diampil dalam rapat para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (29/06/2020).

Setelah hampir tiga bulan melaksanakan sistem bekerja dari rumah, ASN akan melaksanakan aktifitas kerja dari instansi masing-masing atau WFO (Work From Office). Aktivitas kerja dilakukan menuju masa transisi memasuki new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandmi Covid-19.

ads bukopin

“Alhamdulillah disepakati tanggal 30 Juni hari Selasa besok, seluruh pegawai sudah bisa absen di kantor masing-masing. Berdasarkan hasil rapat, seluruh OPD sudah siap untuk WFO,” ungkap Iswanta selaku Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi Kesiapan OPD dalam Penerapan Protokol Kesehatan.

Di tengah pandemi Covid-19, protokol kesehatan di lingkungan kerja menjadi perhatian utama. Masing-masing instansi akan disiapkan handsprayer desinfektan dan handsanitizer yang disediakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo.

“Selain para ASN yang wajib memakai masker, tamu yang datang juga wajib menggunakan masker agar mendapatkan pelayanan. Kemudian kreatifitas dari OPD juga diharapkan agar produktif dan aman Covid-19,” lanjutnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, maka absensi daring harian tidak diperkenankan lagi dilakukan dengan koordinat rumah masing-masing. Jika memungkinkan, jam kerja bagi para pegawai akan dibagi dalam dua sesi di hari yang sama, namun hal itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing OPD.

“Di dalam pelaksanaannya mungkin ada yang dengan pola shift terbagi jam kerja atau juga yang bersifat penuh. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan banyaknya pegawai serta kapasitas ruangan dari OPD tersebut,” pungkasnya. (Adv)

Leave A Reply

Your email address will not be published.