Cakrawala News
Portal Berita Online

Apindo Gresik: RUU Cipta Kerja Menyatukan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

0 995

GRESIK, CAKRAWALA.CO – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik mengajak publik untuk bersikap adil menanggapi RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR. Apindo Gresik menilai RUU Cipta Kerja bukan hanya mementingkan pengusaha, seperti kritik sebagian kalangan pekerja.

“RUU Cipta Kerja adalah invovasi regulasi yang dilakukan Pemerintah agar dunia usaha bisa tumbuh, pengusaha mau buka usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan kalangan pekerja bisa bekerja secara nyaman,” tutur Tri Andhi Suprihartono, Ketua Apindo Gresik.

Hal tersebut disampaikan Tri Andhi Suprihartono dalam webinar “Membedah RUU Cipta Kerja: Antara Kepentingan Pekerja dan Pencari Kerja”, yang digelar Pemuda Gresik Social Action (Pegon), Sabtu (26/9) siang.

ads bukopin

Webinar menghadirkan juga Sahrul Jasin, Dosen Hukum Universitas Brawijaya, Disnaker Kabupaten Gresik, dan Wakil dari Serikat Buruh Gresik.

Pengusaha properti dan resto di Gresik ini mengajak publik untuk melihat tantangan dunia usaha dan ketenaga-kerjaan secara lebih fair. “Karena terus terang, masalah yang dihadapi pengusaha dalam negeri maupun investor asing, itu soal rendahnya produktifitas pekerja kita.”

“Hasil Survei oleh Jetro, nilai produktifitas pekerja kita nomor 3 terbawah. Kita cuma lebih baik dari Myanmar dan Kamboja. Kalah jauh dibanding Malaysia, Laos, Vietnam, Thailand, maupun Filipina,” tambah pengusaha restoran dan properti di Gresik ini.

Jetro adalah singkatan Japan External Trade Organization. Sebuah lembaga pemeirintah Jepang yang kerjanya antara lain mempromosikan kepentingan dagang dan investasi Jepang di seluruh dunia.

Hasil survei soal nilai produktifitas pekerja yang disebut Tri Andhi adalah hasil survei Jetro pada tahun 2019.

“Perhatian mereka terhadap pekerja Indonesia bukan hanya pada produktifitas, tapi juga tingginya upah minimum. Kenaikan upah minimum pekerja kita tahun lalu, 98 dollar, sementara Vietnam hanya 51 US Dollar,” ujar Tri Andhi.

Survei Jetro juga mengungkap nilai kepuasan investor pada produktifitas pekerja. “Ketidak-puasan investor pada produktifitas pekerja kita 55,8 persen. Sementara negara-negara lain rata-rata di angka 30,6%.”

“Ini data penting. Kita boleh berdebat, tapi data menunjukkan seperti itu,” tandas Tri Andhi.

Semangat RUU Cipta Kerja

Pangusaha yang memimipin organisasi yang menghimpun lebih 1500 pengusaha di Gresik ini menyatakan, RUU Cipta Kerja ini punya semangat bagaimana pekerja mendapat upah yang layak sesuai produktifitas.

“Tapi di sisi lain, RUU ini juga hendak mendorong agar para pengusaha lebih berani. Berani berekspansi, membuka pabri-pabrik baru, membuka lebih banyak lapangan kerja,” tuturnya.

Salah satu aspek sensitif yang menjadi perdebatan dalam RUU Cipta Kerja adalah penentuan Upah Minimum. RUU Cipta Kerja akan menyederhanakan ketentuan tentang Upah Minimum. UMK atau Upah Minimum Kabupaten akan dihapus. UMK ini salah satu yang banyak menyulitkan dunia usaha. Karena, di Propinsi Jawa Barat saja misalnya, bisa terdapat 28 jenis UMK yang berbeda satu sama lain.

Tri Andhi menyatakan, UMK Gresik yang besarnya Rp 3,8 juta selama ini sulit ditegakkan. “Dari pengusaha di Gresik yang jumlahnya 1500 an, berapa yang mampu membayar sesuai UMR? Mungkin tidak sampai 50 persen,” tuturnya.

“Lalu apakah mereka yang tidak mampu membayar pekerja sesuai UMK tidak boleh dilindungi? Atau harus dipenjara semua?”

Dengan penekanan pada produktifitas, masalah upah minimum menurut Tri Andhi, seharusnya bisa lebih fleksibel. “Kalau pengusaha mampunya bayar sekian rupiah, dan pekerja mau, seharusnya tidak masalah. Asal ada kontrak kerja,” tambahnya.

Fokus Penciptaan Lapangan Kerja

Tri Andhi Suprihartono yang juga menjabat Wakil Ketua DPP Apindo Jawa Timur ini mengajak publik ikut memikirkan nasib para pencari kerja. “Lulusan SMK yang saat ini butuh pekerjaan, itu jumlahnya 27 ribu. Itu baru SMK. Bagaimana dengan lulusan Perguruan Tinggi?” tuturnya.

“Penciptaan lapangan kerja ini siapa yang nanggung? Pemerintah? Pemerintah paling bisa membuat regulasi. Tapi yang mendorong investor masuk, yang membuka pabrik, yang menjalin hubungan dagang, itu semua dunia usaha.,” tandas Tri Andhi.

“Lalu apakah Omnibus Law cuma melindungi pengusaha? Tidak juga. Banyak juga perlindungan untuk kalangan pekerja,” tambah Tri Andhi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi dalam berbagai kesempatan menyebut, banyak hal positif dari RUU Cipta Kerja untuk kalangan pekerja yang kurang terekspos.

“Salah satu contoh, pesangon untuk pekerja outsourcing. Ini tidak diatur dalam Undang-undang Ketenaga-kerjaan sebelumnya,” ujar Ristadi. “Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku saat ini, kompensasi atau pesangon hanya diberikan bagi pekerja dengan status karyawan. Sedang pekerja kontrak atau outsourcing tidak.” tutur Ristadi.

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga memberi jaminan kehilangan pekerjaan. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini diatur dalam RUU Cipta Kerja untuk melindungi pekerja yang terkena PHK,” tutur Ristadi.

“Jadi saya melihat omnibus law atau RUU Cipta Kerja ini jalan tengah bagi semua. Bagi pekerja maupun pengusaha,” tambah Ketua Apindo Gresik, Tri Andhi Suprihartono.

“Kepentingan pengusaha itu bisnisnya tumbuh. Kepentingan pekerja itu stabilitas pekerjaan. Titik temu keduanya di produktifitas,” tandas Tri Andhi. (Zen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.