Cakrawala News
Portal Berita Online

Antisipasi Krisis Murid Baru, LP Maarif NU Gresik Desak Sekolah Negeri Patuhi Mekanisme PPDB

0 392

GRESIK, CAKRAWALA.CO – Pengurus LP Ma’arif NU Gresik mengkhawatirkan 524 sekolah swasta dibawah naungannya mengalami krisis murid baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021 – 2022, lantaran adanya iming-iming pemberian seragam, tas dan peralatan sekolah secara gratis oleh sejumlah Kepala Sekolah Negeri tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Gresik.

“Penerapan PPDB sistem zonasi sejak tahun 2018 lalu, banyak sekolah swasta itu sudah tidak kebagian atau mendapatkan murid karena sekarang sekolah negeri memberikan iming-iming seragam gratis, tas gratis dan sepatu gratis, bahkan tabungan gratis yang sudah terisi,” ungkap Ahmad Jazuli, Ketua LP Maarif saat audensi dengan Ketua DPRD Gresik dan Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Rabu (31/3/2021) di ruang Komisi IV kantor DPRD Gresik.

Untuk itu, pihaknya meminta sekolah negeri untuk mematuhi mekanisme PPDB sesuai aturan yang berlaku. Hal ini agar tidak terjadi polemik seperti tahun-tahun yang sebelumnya.

“Kami juga meminta sekolah negeri ini mematuhi aturan dan regulasi yang sudah ada sehingga sekolah swasta bisa bersaing dan mendapatkan siswa,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menemukan ada sekolah negeri tingkat SMP yang membuka perpanjangan pendaftaran karena kuota belum terpenuhi. Bahkan, ada pula yang menarik siswa yang sebelumnya sudah mendaftar ke sekolah swasta.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir meminta agar permasalahan diatas bisa diatasi. Dia juga meminta dinas pendidikan untuk tegas dan bijaksana serta memantau pelaksanaan PPDB agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau begini harusnya bisa diselesaikan. Agar tak terjadi polemik harus ada solusi konfkrit. Harus klir ini. Jangan sampai ada lagi iming-iming agar mau sekolah negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Mahin mengaku kaget menerima laporan adanya iming-iming bagi calon siswa tersebut. Pihaknya akan meminta LP Maarif untuk berkoordinasi memberantas praktik tersebut. Karena hal tersebut jelas-jelas melanggar mekanisme PPDB.

“Terus dananya dari mana? Hal itu tidak boleh ada lagi. Kalaupun itu hasil donatue, harus dilaporkan ke kami. Akan saya tegur kalau ada. Sekolah negeri memang menerapkan zonasi dalam PPDB sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain itu, Mahin menegaskan PPDB tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni menerapkan sistem zonasi ketat, dimana calon siswa wajib melampirkan Kartu Keluarga (KK) domisili minimal 1 tahun. Sehingga hanya siswa yang berdomisili di sekitar sekolah saja yang diterima.

Dalam pertemuan bersama DPRD Gresik, LP Ma’arif serta Kadispendik sepakat terkait dengan PPDB, semua sekolah negeri harus patuh dan sesudah mekanisme aturannya PPDB.

“Apabila terjadi ada ketidaksesuaian di lapangan maka akan diberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Laporkan ke saya, pasti akan saya tindaklanjuti,” ujarnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.