Cakrawala News
Portal Berita Online
idul cakrawala

Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin Himbau Masyarakat Untuk Urus Sertifikat Tanah

0 25

JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar melakukan sosialisasi program strategis yang salah satunya ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sosialisasi dilaksanakan bersama Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan DIY Ibnu Mahmud Bilalludin quuen resort Parangtritis Yogyakarta, Senin (24/1/2022).

Anggota Komisi II DPR RI, Ibnu Mahmud Bilalludin mengatakan untuk menciptakan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi para pemilik tanah, maka penting bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta yang hadir pada sosialisasi kali ini agar dapat mengajak masyarakat yang tanahnya belum terdaftar untuk dapat mengikuti program PTSL. Sebab status tanah yang ditunjukkan dengan sertifikat sangat penting.

” Sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat semakin pahan akan arti pentingnya status tanah yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tanah bisa dimanfaat untuk hal – hal yang positif bisa digunakan sebagai agunan di bank untuk usaha dan lain sebagainya. Sehingga pensertifikatan tanah ini penting,” ungkap Ibnu Mahmud Bilalludin anggota komisi II DPR RI usai acara Sosialisasi Program Strategis Kementrian Agraria dan Tata ruang/ BPN di Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula secara simbolis sertifikta tanah milik warga bantul dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ). Penyerahan dilakukan langsung oleh anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin yang didampingi oleh Suwito Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Iskandar Subagja Kepala Kantor Pertanahan Bantul dan Aditya Putra Mahardika Tenaga Ahli Komisi II DPR RI.

Ibnu Mahmud Bilalludin menambahkan untuk urusan sertifikat tanah di Yogyakarta memiliki keistimewaan dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sebab di DIY ada tanah kasultanan dan Pakualaman serta tanah inklaf. Sehingga harus perlakukan khusus untuk menangani kasus – kasus tanah di DIY.

” Pemerintah pusat harus memahami ini bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan daerah lain,” ujarnya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/ BPN kabupaten Bantul Iskandar Subagja mengatakan hal serupa dengan anggota komisi II DPR RI soal tanah di DIY yang sangat istimewa dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini terkait dengan keberadaan kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman serta kasultanan Surakarta. Sehingga untuk masalah tanah juga harus merunut masalah sejarah. ( Okta/ Santosa )

Leave A Reply

Your email address will not be published.