Anggota DPR Bambang Haryo : Copot Menteri LHK Karena Tak Sanggup Atasi Karhutla

JAKARTA, CAKRAWALA.CO – Anggota DPR RI Bambang Haryo menilai, pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.

“Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” Kata Bambang Haryo.

Menurut Bambang, pihak yang harus bertanggung jawab atas masalah karhutla ini adalah KLHK. Pasalnya, dia menilai KLHK terlambat dalam menangani kasus-kasus karhutla.

“Jadi Menteri LHK (Siti Nurbaya) ini bukan ahli di bidang kehutahan. KLHK dalam menangani karhutla sangat bergantung dengan BNPB, padahal yang harus bertanggung jawab adalah KLHK,” kata dia.

Selain itu, kesalahan Nurbaya adalah menurut Bambang adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Aturan ini mengizinkan masyarakat untuk menempati hutan dengan luas 2 hektare (ha) per orang dan ditargetkan sebanyak 7 juta orang bisa menggunakan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam. Ini akah berdampak pada kerusakan hutan akibat adanya pembukaan lahan dan merusak habitat di hutan.

“Ini satu kesalahan besar. Ini salah satu penyebab pembakaran hutan di negara kita. Saya melihat orang-orang di KLHK tidak profesional. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau menterinya perlu dicopot, ya copot sekarang, karena tidak menangani masalah kehutanan dengan baik. Padahal negara tetangga seperti Malaysia dan Papua Nugini sejak 1983 tidak pernah mengalami kebakaran hutan,” tandasnya.

Selain karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt.

Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. “Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar,” ujarnya.

Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.

Facebook Comments
%d bloggers like this: