Anggota DPRD Sesali Jamaah Haji Luar Daerah Menerima Bantuan Dari Gubernur

MANADO.CAKRAWALA.CO,- Miris, Calon Jamaah Haji (CJH) yang dari Makasar Sulawesi Selatan, dan mengambil kuota haji di Manado. Ternyata menerima juga sumbangan dari Gubernur, yang disebut tali kasih sebesar 3,5 juta. Hal ini terbukti saat penyerahan tali kasih, di asrama haji Rabu (31/6/2019) malam, semua CJH yang berjumlah 430 menerima tali kasih.

Anggota DPRD Sulawesi Utara, Ayub Albugis yang ikut dalam rombongan CJH tahun ini, menyesali hal ini terjadi. Karena mereka bukan warga Sulut tapi menerima sumbangan dari Gubernur Sulut.

“Seharusnya mereka tidak menerima sumbangan dari Gubernur sebesar 3,5 juta, karena itu kan diperuntukkan untuk warga Sulawesi Utara,” tandasnya di sela-sela pelepasan haji.

Apalagi lanjut Albugis, mereka akan dapat dua pintu, dari pemerintah kota Manado mendapat uang jalan dan dari Gubernur dapat bantuan tali kasih.

Maka sebaiknya Albugis mengusulkan ke pemerintah baik di Provinsi Sulut maupun di kota Manado, bagi jamaah haji dari luar daerah yang sudah terlanjur mendaftar di Sulut, sebaiknya tidak menerima sumbangan dari pemerintah setempat.

“Sebaliknya Calon Jamaah Haji yang bersangkutan, tidak boleh menuntut sumbangan tersebut karena itu untuk warga Sulut yang naik haji,” jelasnya.

Albugis menegaskan, takutnya ada oknum yang menjadikan mata pencaharian kasus ini. Dan ini harus diusut tuntas jangan dibiarkan. Karena mereka hanya membuat KTP di saat mendaftar haji, dan ini pasti mengganggu data kependudukan di kota Manado. Pasalnya, setelah mereka pulang dari haji tidak lagi kembali ke Manado tapi pulang ke daerah asal mereka Makasar.

“Mereka berbondong-bondong membuat KTP pasti ada yang organisir, pintunya itu dari lurah setempat, saat dia menerima surat pindah domisili yang banyak harusnya diselidiki,” tegas Albugis yang anggota DPRD Provinsi terpilih.

Albugis mengimbau kementrian Agama kerja sama dengan pemerintah baik di kelurahan dan di Discapil, jika ada yang pindah domisili di saat musim daftar haji, maka harus ada peraturan yang dibuat bersama. Karena jika tidak ada peraturan maka sulit untuk dikatakan bersalah. (***) dianra

 

 

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: