Cakrawala News
Portal Berita Online

Anggito Abimanyu : Dana Haji Dijamin Tidak Disalahgunakan

0 46

JOGJAKARTA CAKRAWALA.CO ,-  Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu dengan tegas membantah adanya isu dana haji dari umat digunakan untuk proyek-proyek sosial yang melibatkan BPKH didalamnya.

Pernyataan tersebut disampaikan disela – sela acara dialog tentang pengelolaan dana haji di Kantor Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI DIY yang diprakarsai Anggota DPD RI Dapil DIY Cholid Mahmud Senin (20/5/2019) malam.

Anggito menambahkan saat ini dana haji yang dikelola mencapai angka Rp 115 trilyun, naik Rp 10 trilyun dibanding jumlah November 2018 lalu.

“ dengan tegas saya bantah isu – isu tidak benar tersebut. Tidak ada uang dari jumlah tersebut yang dikelola untuk dana sosial. Uang untuk dana sosial ada namun di luar yang dikelola sebesar Rp 115 trilyun tadi. Kemudian tidak ada juga dana untuk pemerintah, atau untuk infrastruktur dan lainnya, ini murni dari jamaah untuk jamaah,” Tegas Anggito .

Anggito Abimanyu juga menjelaskan rincian dana haji yang disetorkan para calon jamaah haji termasuk subsidi dari dana yang disebut sebagai dana abadi umat ini. Sekarang ini dana yang menjadi setoran awal per orang adalah Rp 25 juta dengan waktu tunggu berangkat kurang lebih 10 tahun.

Adapun rincian manfaat sekarang ini mencapai Rp 10 juta dengan hitungan Rp 1 juta pertahun dikalikan 10 tahun. Kemudian, pembayaran saat pelunasan hendak berangkat yakni Rp 10 juta sehingga total Rp 45 juta.

“Nah, biaya haji riil adalah sebesar Rp 72 juta, untuk Yogya Rp 70 juta yang berarti ada subsidi Rp 25-27 juta, yang mana itu diambil dari BPKH. Yang terjadi saat ini, subsidi terus naik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir karena biaya saat pelunasan hendak berangkat tidak dinaikkan dan di sisi lain biaya semakin mahal,” jelas Anggito.

Dalam posisi inilah kemudian Anggito berharap kesadaran pemerintah untuk berusaha menyeimbangkan harga karena jika terus dipertahankan kondisi saat ini semakin lama akan memberatkan. Pilihan investasi yang bisa dirasakan langsung jamaah harus terus diupayakan diantaranya pemondokan haji jangka panjang hingga catering yang dikelola sendiri.

“ Kalau Jamaahnya senang saja, tetapi pemerintah harus sadar bahwa semakin lama akan semakin berat. Cara menyeimbangkan ini yang harus dipikirkan, harus naik biaya pelunasan haji dan di sisi lain ada investasi misalnya pemondokan jangka panjang atau catering agar costnya lebih rendah, sehingga ketemu di tengah-tengahnya,” imbuhnya.

Sementara Anggota DPD RI Cholid Mahmud menyampaikan harapan agar kuota penambahan haji yang disetujui tahun ini sebanyak 10 ribu jamaah bisa dipertimbangkan untuk ditambah lagi. Lamanya masa tunggu menjadi permasalahan utama yang harus diurai bersama oleh instansi terkait baik BPKH maupun pemerintah melalui Kementrian Agama.

“Kalau kami ya harapannya bisa ditambah lagi tidak hanya 10 ribu, karena masih sangat lama masa tunggunya. Kalau total saat ini 231 ribu ya belum memenuhi kebutuhan jamaah kita,” pungkas senator asal Yogyakarta ini.*** (okta/santosa)

Leave A Reply

Your email address will not be published.