Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Anggaran Tersedot Untuk Covid-19,Pemkot Solo Terancam Tak Bisa Bayar Listrik

1 30

 

SOLO CAKRAWALA.CO,-Pemerintah kota (Pemkot) Solo,Jawa Tengah.Mengaku tidak bisa membayar tagihan listrik kantor dan fasilitas public,lantaran anggaran telah tersedot untuk penanganan Covid-19 di kota Solo.Wali kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku telah mengajukan surat penangguhan pembayaran ke PLN untuk janga waktu tujuh bulan terhitung per Juni 2020.

 

Walikota Solo, Hadi Rudyatmo ditemui di depan rumah karantina Ndalem Joyokusuman,Kecamatan Pasar Kliwon,Solo.senin(08/06/19) menjelaskan, bahwa anggaran Pemkot Solo telah tersedot untuk penanganan virus corona atau covid-19.”Pemerintah kota Solo,sudah kehabisan anggaran untuk penanganan Covid-19.

hal tersebut berdampak pada sejumlah tagihan seperti di Perusahaan Listrik Negara PLN Solo,BPJS kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI),Telephon dan Air PDAM.

dimana dalam setahun,Pemkot menghabiskan miliaran rupiah untuk membayar listrik ke PLN. dimana biaya untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) mencapai Rp 5 miliar per tahun.

tidak hanya PJU, Balai Kota Solo,rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Rp 3,6 miliar,belum lagi gedung-gedung dinas di luar Balai kota.

Bahkan Rudi mengaku sempat ditanya oleh gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo.Rudi menambahkan, kemampuan Pemerintah Solo untuk membayar litrik hanya sampai bulan juni saja,pihaknya bahkan sudah mengirimkan surat penangguhan pembayaran kepada PLN Solo.Pihaknya berharap agar listrik tidak diputus walaupun terlambat bayar,”ungkapnya.

Sementara itu,Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solo Ari Prasetyo.ditemui di kantornya senin(08/06/19) menjelaskan untuk tunggakan PLN di Pemkot Solo pada bulan mei sudah dilunasi,”tidak ada masalah sama sekali.”ungkapnya.

Soal,Solo terancam gelap gulita terkait tidak bisa membayar tagihan,Ari mengaku tidak bisa menanggapi karena hingga saat ini tidak ada tunggakan,”kami terus berkomunikasi dengan Pemkot Solo mengenai hal ini,dan kemarin sudah saya  jelaskan ke Pak Rudi dan Pak Sekda dan beliau memahami hal tersebut,memang tidak ada stimulus untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat,”ungkap Ari.

Ari menambahkan sesuai aturan yang berlaku di PLN jika menunggak satu bulan ada pemutusan dan jika menunggak tiga bulan ada pembongkaran.Terkait Surat Walikota Solo Ari mengaku sudah menerima dan sudah dijawab memang tidak ada Stimulus untuk Pemerintah Daerah,”jelasnya.(AgB)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: