Cakrawala News
Portal Berita Online

Anggaran SDGs Desa Wonokasian Sebesar Rp 50 Juta Diduga Pencairannya tanpa Persetujuan BPD

0 498

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Terkait adanya dugaan pemalsuan Tanda tangan Ketua BPD oleh Oknum Pemerintahan Desa (Pemdes) Wonokasian untuk pencairan Refocusing APBDes 2021, pihak Kecamatan Wonoayu Akhirnya memfasilitasi dan menjembatani masalah ini dengan jalan Mediasi.

Pertemuan di kantor Kecamatan Wonoayu beberapa hari lalu ini, dihadiri Oleh Camat Wonoayu, Probo Agus Sunarno, Ketua BPD, Kepala Desa Wonokasian, Sekretaris Desa (Sekdes) dan Sekcam Wonoayu.

Kades Wonokasian, Sunariyono ketika ditemui, Senin  30 Agustus 2021 mengatakan “saya tidak bisa menjawab banyak, terkait permasalahan ini, dan untuk lebih jelasnya bisa menanyakan ke pak Sekdes.” ucapnya sambil menunjuk ruangan Sekdes.

Sementara itu Sekdes, Edy waktu dikonfirmasi  mengatakan “bahwa ini tidak  benar, dan mereka (dibaca:Lembaga) belum tahu itu tupoksinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sekdes menjelaskan “Dugaan ini tidak jelas rinciannya, apa yang di pertanyakan dan disoal tentang Surat Pertanggung jawaban(SPJ), rekening Koran dan sebagainya, sudah di selesaikan waktu mediasi kemarin.

Dia menambahkan “permasalahkan sudah di sikapi oleh Camat dengan dijelaskan lagi Tupoksi Pemerintahan Desa, dan hasil mediasi sudah selesai, ada kepentingan pribadi dari unsur luar Ini,” ungkapnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang digali tim cakrawala.co, awal permasalahan ini muncul dari sikap Kades yang menang Pilkades. Saat memimpin, para rival yang duduk di lembaga desa di ganti semua.

Termasuk pasca meninggalnya Sekdes lama digantikan Plh Sekdes baru yang termasuk orangnya sendiri. Penunjukkan Plh Sekdes tanpa komunikasi dengan BPD.

Begitu juga dengan pembahasan Refocusing APBDes 2021. Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sebesar Rp 50 juta diduga pemcairannya tanpa persetujuan BPD. Padahal, itu kewajiban Kades dan Pemdes untuk melibatkan persetujuan dan tanda tangan  BPD.

“Dari dana SDGs Rp 50 juta, ada dugaan kuat sekitar 35 juta menguap disalahgunakan,”ujar sumber yang dipercaya yang duduk di lembaga desa.

Pembahasan RPJMDes juga tanpa melibatkan BPD. Sehingga sampai sekarang Pemdes dan BPD terutama dengan Kades hubungannya renggang. Sumber tersebut mengakui sudah diundang oleh Camat untuk dimediasi. Namun belum ada hasilnya. (Wiwit/Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.