Cakrawala News
Portal Berita Online

Ancaman Gerakan Kapitalis, RUU Omnibus Law Terobosan Berinventasi di Indonesia

Jakarta. Cakrawala.co  – Anggota PDI-P DPR RI, Effendi Simbolon menilai positip tentang akan adanya Omnibus Law yang akan menjadi sebuah terobosan untuk mencari bagaimana menyederhanakan hampir seluruh UU yang ada menjadi pedoman dalam khususnya berinvestasi di Indonesia. Tetapi Effendi juga menilai hal ini bisa menjadi ancaman.

Hal tersebut diungkapkan oleh Effendi  pada Forum Legislasi dengan tema: “RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang di Pending?,” Selasa (11/02/2020) di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Apakah iya ini ancaman sebuah proses gerakan kapitalis, saya kira ya,” kata Effendi. Effendi berharap, hendaknya pemerintah memahami juga, apa perasaan dari masyarakat kita, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan kita.

Effendi mengibaratkan seperti rencana kita pindah dan mendirikan ibukota. Menurut pendapat Effendi, “kenapa sih tidak sekaligus dimasukkan dalam point Pemilu Kemarin  ya anggap aja itu seperti semacam referendum lah, jadi kalau kita ada 5 kertas di daerah, sampai DPRD tingkat dua yang ditambahkan saja kertas ke-enam (6), setuju atau tidak, dan setuju dimana ibukota baru.”

Karena ini  menyangkut bukan hanya bapak Jokowi semata, ini menyangkut  jati diri bangsa dan jati diri bangsa ini kan tidak ujug-ujug datang, kita ini kan berbagai ratusan suku bangsa yang berkomitmen dalam suatu wadah NKRI dan melaju dengan kapal besar bernama Indonesia, maka perlu kebersamaan.

Sehingga kita memutuskan membangun sebuah program yang sangat strategis maka seyogyanya  harus mendapatkan keputusan dari referendum, ini sangat penting , karena ini menyangkut hal yang sangat prinsip.

“Kita membangun bangsa ini bersama,  jangan seolah  pemerintah itu tuan dan rakyat itu kemudian budak,  beda ini. kedaulatan ada dirakyat ajaklah bersama bergembira kemudian kita akhirnya hubungan itu hubungan emosional nya itu dapat. Ini yang saya lihat, Kita kehilangan itu, kita terlalu kaku antara pemerintah dengan rakyat, seolah  kita selalu berhadap-hadapan antara penguasa dengan dengan rakyatnya.

Hadir dalam diskusi Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma; Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. (sdk)

%d bloggers like this: