Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Alternatif Penciptaan Sumber Daya Pendapatan Masyarakat Pemilik Lahan Secara Formal, Sistematis, Terstruktur

Oleh: Prof DR.Nafa J Awad

Kapan lagi kita manfaatkan kesempatan untuk merancang peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui transformasi lahan masyarakat menjadi lahan produktif yang  menghasilkan cash inflow (pedapatan tunai yang mengalir terus menerus).

Kalau masyarakat pedesaan punya sumber pendapatan yg pasti (certainty income) maka kehidupan mereka berproses  untuk keluar dari lingkaran setan yg tak berujung pangkal yakni: MISKIN KARENA BODOH, BODOH KARENA MISKIN.

Regulasi yang giat  dirancang secara aplikatif menjadi pelaku ekonomi efektif  hanya untuk Sektor Swasta (PT/CV/, dan Sektor Pemerintah (BUMN/BUMD),  sementara untuk Sektor Masyarakat (KOPERASI/PERORANGAN) masih perlu mendapat perhatian agar sektor ini ikut serta dalam proses penciptaan nilai tambah (value added) demi memperoleh sumber pendapatan demi memenuhi kebutuhan primer secara layak. Dengan demikian mereka ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN/APBD).

Masyarakat punya lahan, minimal 20 hektar tiap KK, kalau itu dikerjasamakan  dengan investor itu dapat mendatangkan efek ganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah yang disokong oleh produktivitas lahan masyarakat sehingga teraktualisasi proses menetes ke bawah (trickle down effect). Artinya, kalau lahan masyarakat itu diserahkan kepada investor untuk ditransformasi menjadi lahan yg produktif-profitable maka pemilik lahan akan memiliki nilai saham dalam perusahaan tersebut sebesar nilai lahan masing-masing dengan proporsi yg disepakati.

Adalah PT SURYA BAROKAH puluhan tahun yg lalu dapat menjadi contoh pola investasi yg melibatkan masyarakat (anggota Koperasi di Pundu dan di Talangkah). Saat itu saya sebagai anggota Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Audit Bank Pembangunan Daerah Kal-Teng (BPD KT), ditugaskan oleh Bp Gubernur Warsito Rasman selaku Ketua Dewan Pengawas bank tsb untuk menganalisis proposal investasi tsb.  Cara emikian dapat menjadi salah satu alternatif Pola Investasi yg melibatkan masyarakat menjadi pemilik saham yg tiap periode ikut menikmati Laba Bersih Setelah Pajak (Earning After Tax).

Alternatif berpikir demikian untuk menghindari kejengkelan masyarakat pemilik lahan terhadap pesawit karena lahan mereka  dimasukkan kedalam izin sawit. Keadaan demikian, jauh dari upaya menciptakan sumber pendapatan masyarakat, malah menghilangkan sumber pendapatan masyarakat.

Para pedagang tak usah dirancang karena dengan terciptanya sumber pendapatan masyarakat secara pasti yg signifikans maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga barang dagangan para pedagang akan laris manis. Sementara ini sumber kelarisan dagangan pedagang hanya berasal dari semburan dana perusahaan dan gaji pegawai. Masyarakat ilegal logging, ilegal mining, mana ada hasilnya karena masih tidak pasti (uncertainty income), bulan ini dapat Rp.5 juta, bulan depan nihil. Kalau demikian terus menerus, sementara mereka tak punya skill untuk terserap dalam proses pembangunan. Pelaksanaan ide alternatif ini tidak akan membebani APBD malah hasilnya diharapkan akan meningkatkan PAD karena hanya merancang kerja sama Sektor Swasta dengan Sektor Masyarakat dalam membuat lahan masyarakat produktif menghasilkan pendapatan bagi kedua belah pihak secara adil yg tentu saja harus diawasi secara efektif oleh Kepala Daerah ketimbang lahan masyarakat belum terolah secara efektif efisien (lahan tidur). Dengan demikian akan tercipta interdependensi antara pihak masyarakat dan investor, dan sektor masyarakat akan secara efektif ikut menjaga kelangsungan investasi tersebut karena mereka ikut memiliki sahamnya. Untuk memastikan proses implementasinya, kata kuncinya adalah Pengawasan dan Pemantauan Efektif ada di pundak Kepala Daerah secara ex officio (karena Jabatan) yakni yang Kepala Daerah dan Kepala Dinas Perkebunan.

Adalah sulit apabila hanya  berharap agar masyarakat sendiri mengeksploitasi lahannya untuk menghasilkan komoditi ekspor karena mereka tidak memiliki faktor produksi  modal, manajerial dan skill. Mereka hanya memiliki faktor produksi dalam bentuk lahan dan tenaga kerja bagi yg mampu bekerja. Manfaat lain yg diperoleh adalah membuka lapangan kerja  terutama dalam kegiatan tebas tebang lahan.  Bagi yang mampu bekerja akan memperoleh upah tebas tebang walaupun mereka punya saham di situ. Banyak manfaat ikutan lain sebagai dampak kegiatan dimaksud.

***Penulis adalah Anggota DPD RI

Facebook Comments
%d bloggers like this: