Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

AJV: Perundang-undangan Tantangan Revolusi Jurnalistik

0 25

Jakarta, Cakrawala.co,- Ketua Dewan Pembina yang juga pendiri Asosiasi Jurnalis Video (AJV), Haris Jauhari, mengingatkan bahwa saat ini sedang terjadi revolusi di bidang jurnalistik, sehingga perundang-undangan di bidang media harus diubah.

‘Media menstream seperti radio, tv, koran, turun pembacanya, pendengar dan pemirsanya dan diganti dengan media baru, yakni media sosial. Saking sadarnya, banyak media tv mengutip medsos jadi bahan berita tv,” kata Haris Jauhari, Ahad 5 Juli 2020. Dia berbicara bertajuk Revolusi Jurnalistik dalam sesi seminar online yang digelar Lead’s.

Menurut Haris, makin menurunnya pemirsa tv dan media cetak serta radio digantikan media sosial, sangat berbahaya jika penyebar informasi tidak dibekali etika dan penegakan hukum lemah. Akan makin banyak informasi hoax yang menyesatkan.

Di satu sisi, akan makin banyak jurnalis mandiri berkembang dengan media youtube dan media online lainnya.

Akan banyak jurnalis memposting berita yang tidak bisa masuk ke media menstream karena alasan kebijakan redaksi, dan tak sejalan dengan misi bisnis perusahaan pers.

Dengan alasan kemerdekaan jurnalis, mereka memposting beritanya di medsos atau di Youtube.

Jurnalis juga harus didefinisikan ulang. Apakah masih keukeuh mempertahakan pengertian jurnalis harus secara rutin mencari, mengolah berita di media berbadan hukum?

Kalau seseorang bikin chanel khusus di youtube, dan  rutin posting produk jurnalistik, apakah mereka bisa disebut jurnalis? Tentunya bisa, karena sifat media sekarang bukan lagi massal melainkan kembali ke personal, kata Haris.

Haris mengutip data mutakhir (per Jan. 2020) dari “we are social”, dari 272,1 juta populasi warga Indonesia, ada 388,2 juta hape yang beredar. Sebanyak dari jumlah itu, 175, 4 juta terkoneksi ke internet dan 160 juta pemegang HP aktif di media sosial.

Setiap harinya, para pemilik smartphone itu kini rata rata ‘mantengin’ medsos selama 3 jam 26 menit – sudah melebihi televisi yang 3 jam 4 menit .

“Tantangannya adalah perundang undangan yang perlu diperbaiki seiring bertambahnya platform media. Agar akomodatif terhadap jurnalis media sosial.”

Mekanisme hukum yang lebih langsung (UU-ITE) menjadikan jurnalis ditantang untuk menyajikan informasi yang benar, akurat dan bertanggung jawab.

Juga banjir hoaks – yang memang tak terhindarkan. Karena propaganda politik juga sudah ada sejak dahulu kala.

Haris Jauhari mengajak kita bersama sama melawannya. Dan Asosiasi Jurnalis Video salah satunya adalah hadir untuk melawan hoax dengan melakukan edukasi di kalangan milenial, dan mencermati UU Pers 40/ 1999. (Fur).

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: