Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

AJV Kalteng Meminta Keselarasan Aturan Peliputan Saat Kunjungan Presiden

0 134

PALANGKARAYA KALTENG CAKRAWALA.CO – Terkait dengan beberapa wartawan yang belum  mendapatkan ID.CARD  saat melakukan kegiatan peliputan kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke kota Palangkaraya, Kapuas dan Pulang Pisau , Kalimantan Tengah menjadi bukti bahwa masih terjadi ketidak singkronan diantara para awak media itu sendiri.

Dari dulu dan setiap kedatangan Presiden RI selalu terjadi miskomunikasi dengan para Wartawan, dan bahkan wartawan yang di rekomendasikan oleh Humas Propinsi Kalteng juga banyak yang kecele.

Menanggapi hal tersebut,  Ketua Asosiasi Jurnalis Video (AJV)  Pengurus Daerah Kalteng, H.Hamli Tulis, menyesalkan permasalahan ID CARD  untuk peliputan para wartawan masih saja terjadi.

“Seharusnya ini tidak terjadi lagi, dan pihak penyelenggara dalam hal ini Kapenrem 102 Panju Panjung untuk selalu bekerjasama dengan para organisasi wartawan atau Humas Propinsi Kalteng untuk bisa mengirimkan nama para wartawannya yang ikut meliput.”kata Hamli Tulis menyesalkan

H. Hamli Tulis Ketua Asosiasi Jurnalis Video Pengda Kalteng, foto dok

Ia juga menegaskan persoalan tersebut sepertinya hanya terjadi di Kalteng saja, ” setiap ada kedatangan Presiden RI selalu ada saja wartawan yang ngomel karena tidak dapat ID.CARD untuk meliput.”katanya.

Sementara itu di tempat lain, lanjut Hamli para wartawan tidak ada masalah dan bahkan di istana negara sekalipun pun para wartawan dengan mudahnya untuk melakukan liputan.

“Untuk itu saya meminta dan menghimbau kepada pihak terkait untuk bisa selalu koordinasi dengan para organisasi wartawan untuk dapat memberikan ijin liputan sehingga tidak ada permasalahan lagi dengan para wartawan saat melakukan peliputan dilapangan.”imbuhnya, sambil berharap jangan sampai terjadi lagi kejadian serupa dikemudian harinya.

Disisi lain Hamli juga menyesalkan, sempat terjadi aturan yang memberatkan para wartawan untuk meliput, dimana wartawan atau kontributor yang ada di daerah dibatasi mengambil gambar atau video saat Presiden RI sedang melakukan kegiatannya.

“Sementara wartawan istana dengan mudahnya mengambil visual dan ini tentunya sangat diskriminatif, oleh karena itu kami menghimbau kepada Biro Pers Sekretariat Keprisidenan untuk memberikan kesamaan aturan dalam meliput sehingga adanya kesamaan dalam bekerja untuk sama-sama memberikan informasi yang benar kepada publik”tukasnya.*** ( TIM )

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: