Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Ada Aroma Korupsi di Pasar Segar..??? Kok Bisa

MAKASSAR, CAKRAWALA.CO – Pihak penegak hukum, baik Polda maupun Kejati Sulsel diminta segera turun tangan dalam mengusut adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi terhadap kerugian keuangan daerah Pemerintahan Makassar, dalam komersialisasi lahan fasilitas umum (fasum) di kawasan Pasar Segar yang berlokasi di Jalan Pengayoman.

Pasalnya, berdasarkan hasil temuan sidak dari Komisi C DPRD Makassar beberapa waktu lalu, terungkap fakta bahwa beberapa tahun terakhir fasum yang dikomersilkan dengan cara disewakan kepada pedagang lapak di lokasi Pasar Segar tidak mengantongi izin. Artinya selama ini, pihak pengelola menikmati hasil komersialisasi fasum tanpa menyetor ke kas daerah.

Informasi yang dihimpun, dalam satu bulan, pedagang lapak menyetor kepada pengelola Pasar Segar senilai Rp4 juta. Jika dihitung dalam satu tahun, satu pedagang memasukkan setoran sebesar Rp48 juta, dimana jumlah pedagang yang mendirikan lapak di Pasar Segar (fasum) mencapai puluhan.

“Kita dikasi diskon oleh pengelola kalau menyewa pertahun, itu diskonnya Rp100 ribu per bulan. Dulu pengelolanya itu kalau tidak salah PT Sinar Galesong, tapi kayaknya sudah berganti, dengar-dengar langsung dari pusat,” ungkap salah satu pedagang pasar segar yang enggan dituliskan namanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Kota Makassar yang sekarang lebih dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Makassar, A Bhukti Djufrie dengan tegas mengatakan lahan fasum yang dikomersilkan di area Pasar Segar tidak mengantongi izin.

“Ia benar itu, sampai hari ini belum ada izin keluar dan bahkan belum ada dari pihak pengelola yang datang atau komunikasi dengan dinas perizinan,” ujarnya.

Bhukti Djufrie pun merasa heran dengan pemanfaatan fasum tersebut. Kendati demikian Bhukti enggan berkomentar banyak dalam hal penindakan lataran diluar dari wewenangnya.

ACC Minta Penegak Hukum Menyelidiki

Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi melalui divisi peneliti, Ali Asrawi Ramadhan, mengutarakan, persoalan komersialisasi fasum harus mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum, karena menyangkut aset pemerintah yang dimanfaatkan demi kepentingan pribadi oleh pihak pengelola.

Ia juga menganggap, pemerintah lamban dalam menginventarisir aset negara, sekaligus melihat kembali status hukum/perjanjian pengelola aset tersebut.

“Penegak hukum juga perlu melihat kasus ini sebagai bagian dari kerugian negara dalam konteks hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan aset tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut, beberapa kejanggalan dari sikap DPRD dengan Pemerintah Kota Makassar yang terkesan mendadak heboh beberapa waktu belakangan ini dalam memberikan komentar terkait persoalan, sementara diketahui bahwa komersialisasi fasum dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.

“Perlu ditanya DPRD karena kan telah beberapa kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak lain, dan hasilnya kan jelas kalau memang tidak ada izin. Harusnya setelah RDP sudah mengambil sikap untuk mengevaluasi ini, apakah diperbaiki dokumen kontraknya atau asetnya langsung dikelola oleh negara,” imbuhnya.

“Begini saja, hilangnya potensi pemasukan negara akibat tidak adanya izin tersebut, itu sudah bisa menjadi pintu masuk penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saya pikir semua yang diduga terlibat harus diperiksa. Ini tentu dengan membaca keseluruhan dokumen dokumen terkait,” tambahnya.

Siapa Yang Main..?

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) tidak menampik jika apa yang dipraktekkan dari pihak pengelola termasuk sikap yang berani, dalam artian mengambil retribusi dari pedagang tanpa melalui prosedur. Atas dasar itu, ia menyimpulkan bahwa ada kerugian negara dalam hal ini Pemkot Makassar.

“Itu kan sudah sangat jelas pelanggaran, hanya ada dua solusi, kembalikan fasum atau bayar kompensasi sewa lahan kalau tidak bisa dibongkar. Dihitung sewa lahannya berapa, sesuaikan dengan taksasi sekarang. Jangan lagi ada permainan di belakangnya, apa yang menjadi kerugian sebelumnya ya dibayar, daripada ini jadi temuan,” tegasnya.

Dalam nada sedikit bimbang, ARA tidak memungkiri ada indikasi oknum yang bermain dalam persoalan ini.”Pastinua pengelolanya ini membandel, tentu ada (oknum) lain yang terlibat, karena begini, fasum itu dibangun, berarti ada yang memperbolehkan,” sambungnya.

Polda Tunggu Laporan
Dikonfirmasi, Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel siap menyelidiki persoalan ini. Katanya saat ini pihaknya menunggu laporan untuk ditindaklanjuti.

“Silahkan dilaporkan resmi ke SPKT sebagai dasar kita laksanakan penyelidikan dan proses selanjutnya termasuk siapa saja yang korup disana,” singkat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono via seluler.

Diberitakan sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengisyaratkan bakal menutup paksa bangunan yang berdiri diatas laham fasum pasar segar jika pihak pengelola tetap membandel atau tidak mematuhi aturan.

“Kita lakukan terguran dulu secara persuasif, kalau tidak dihiraukan ya kita bertindak tegas. PM-PTSP Kota Makassar tidak akan mungkin mengeluarkan izin jika memang lahan pasar yang melanggar aturan,” ujarnya.(Rez)

Facebook Comments
%d bloggers like this: