Cakrawala News
Portal Berita Online

80% Produk Perundang-undangan Tidak Pro Rakyat

11

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Setidaknya 80% produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dan DPR tidak berpihak pada rakyat, sebaliknya lebih berpihak pada kepentingan asing dan para pemodal/kapitalis.

“Masa ada satu keluarga bisa menguasai 5 juta hektar tanah di Indonesia, sementara ada seratus juta lebih penduduk Indoensia tidak memiliki tanah,” ujar Senator Poppy Dharsono memberi contoh betapa pengaturan tentang tanah dan perkebunan lebih berpihak pada asing dan kapitalis. Ia berbicara pada Seminar Hukum dan Konstitusi bertajuk Ekonomi Pancasila di Cisarua bogor Selasa (6/12/2017).

Seminar yang diselenggarakan IKA FH ini banyak mengritik penyelenggara negara yang harus dievaluasi, karena penjajahan bangsa asing banyak masuk melalui perundang-undangan. Dalam konteks proxy war, kata Bambang (pembicara dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila), maka memperbaikinya harus dimulai dari DPR.

ads bukopin
Para pembicara seminar antara lain edi sedyawati, Amir yasraf Piliang, Poppy Dharsono, dan moderator Agung Ardhanari (fur)

Pembicara lain dalam seminar ini adalah pakar hukum laut Kresno Kuntoro, Ph.D, dan Dr. Yasraf Amir Piliang. Juga hadir Prof Edi Sedyawati, dan Ketua Dewan penasehat Presien Sri Adiningsih. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat yang namanya baru saja dimumkan terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua MK, juga hadir memberikan pandangannya di akhir acara.

Seminar ini membuka fakta bahwa betapa kondisi bangsa Indonesia sedang “sakit” karena banyak penguasan sumber alam oleh asing, yang sumber malapetakanya adalah dari bangsa kita sendiri. Seminar menyimpulkan penanaman Pancasila, dan pengembangan jatidiri bangsa, mutlak terus dilakukan. Contoh dari para penyelenggara negara harus ditunjukkan. (fur)

Comments are closed.