Cakrawala News
Portal Berita Online

Persiapan APBD 2022, Komisi IV DPRD Trenggalek Panggil OPD Mitra

0

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Persiapan pembahasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dan evaluasi kegiatan tahun 2021, Komisi IV DPRD Trenggalek panggil beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mitra kerja, bertempat di ruang Komisi I Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (13/1/2022).

Ditemui usai memimpin rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarudin mengatakan, ada tiga OPD yang dipanggil hari ini diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Sementara tiga OPD terlebih dahulu sedangkan untuk mitra kerja yang lain akan diundang di pertemuan lebih lanjut mengingat waktu dan tempat yang terbatas. Karena di awal tahun 2022 banyak agenda DPRD yang jadwalnya berbarengan,” ungkap Sukarudin.

“Ada beberapa hal yang nanti akan kita coba tunggu pelaksanaan kegiatannya. Juga laporan atas kegiatan yang dilakukan,” imbuhnya.

Disebutkan Politisi PKB itu, ada beberapa hal yang tadi sempat menjadi pertanyaan yaitu terkait rumah sakit yang ternyata mulai tahun 2019 sampai hari ini informasinya untuk tidak ada uang parkir masuk dimana diketahui tempat parkir di rumah sakit sering digunakan dengan dipasang portal dan menarik retribusi.

“Secara otomatis, jika masyarakat yang masuk ke area parkir rumah sakit tentu akan melewati portal dan mengambil kartu retribusi yang mana pada saat akan meninggalkan rumah sakit harus membayar,” katanya.

Namun saat hal itu ditanyakan ke pihak rumah sakit, lanjutnya, direktur rumah sakit tidak mengetahuinya. Pihaknya masih akan menggali lebih lanjut terkait penarikan retribusi tersebut.

“Ya kita tunggu saja hasil tindak lanjut dari direktur rumah sakit nantinya,” jelasnya.

Selain penarikan retribusi parkir pengunjung yang masuk ke rumah sakit, permasalahan lain adalah tempat atau lokasi parkir dokter dan karyawan RSUD karena jumlah karyawan yang ada di RSUD ada ratusan orang sehingga perlu juga menjadi perhatian untuk lokasi parkir yang tepat.

Tidak hanya itu, komisi IV juga mengingatkan terkait penataan warung yang tepat.

“Sudah sejak lama ingin dilakukan penataan. Dalam hal ini bukan berarti menyumbat rejeki orang berjualan tapi lebih ke arah memberikan tempat yang cocok dan pas bagi para pemilik warung,” tegas Sukarudin.

Sedangkan BPBD, lanjutnya, ada dana hibah rekontruksi di tahun 2021 sebesar 11 milyar rupiah dengan syarat biaya umum ditanggung APBD namun kalau mau dieksekusi tahun 2021 waktunya tidak selesai maka ini akan dilaksanakan di tahun 2022.

Komisi IV juga menyayangkan hal yang ada di Dinas Kesehatan terkait rumah sakit yang ada di Kecamatan Panggul dimana untuk pembangunan fisik masih ada kekurangan ruang rawat inap dan biaya sekitar 5 milyar rupiah.

“Kalau butuh 5 milyar kenapa kemarin tidak diambilkan dari pinjaman PEN senilai 10 milyar untuk rumah sakit Panggul agar segera bisa difungsikan dan dilaunching,” tandas Sukarudin. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.