Cakrawala News
Portal Berita Online

5 Model Keserentakan Pemilu, DPR Akan Bahas Keputusan MK

Jakarta, Cakrawala.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani  dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa merespon hasil keputusan Mahkamah Konstituti (MK) yang memutuskan lima alternattif keserantakan Pemilihan Umum (Pemilu), Kamis, (27/02/2020).  DPR akan membahas secara mendalam agar keputusannya nanti tidak merugikan rakyat.

Usai mengikuti Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Puan yang ditemui wartawan mengatakan, “keputusan yang sudah diputuskan oleh MK itu merupakan yang mengikat, final binding. Tentu saja ada alternatif varian yang diberikan. Kalau memang Pemilu presiden DPR, dan DPD harus dilkakukan bersamaan. Namun, kemudian ada enam (lima-red) varian yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan DPR, mana yang terbaik, apa saja yang akan dipilih,  tentu akan dijadikan pembahasan mendalam oleh DPR.”

Sama halnya dengan pertimbangan MK, Puan pun berharap pengalaman Pemilu 2019 yang memakan korban jiwa petugas KPPS karena kelelahan, impact yang diharapkan di tahun 2024 jangan terjadi lagi.

Ditanya, tentang pilihan varian mana yang akan diambil oleh Fraksi PDIP, Puan mengatakan, “tentunya kita berharap apa yang diputuskan nanti tidak akan merugikan rakyat, tapi bermanfaat untuk rakyak, proses yang dilakukan oleh partai politik itu tidak berjalan sendiri tapi menjadi suatu keputusan yang bermanfaat juga bagi partai politik.”

Sementara, dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa akan mengusulkan hal ini dahulu ke Bamus. Kesempatan yang utama menurut Saan adalah “mengusulkan alternatif-alternatif pilihan varian di Panja Komisi II, karena Panja Komisi II merepresentasikan dari berbagai fraksi yang ada. Yang kedua, kita kembali ke pansus karena melibatkan komisi  karena ini merupakan hal yang penting.”

Sementara dari pandangan Partai Nasdem, meskipun tidak sesuai yang kita harapkan karena kita (Nasdem-red) ingin dua tahap, pileg dan eksekutif. Itu akan melihat model nya (alternatif varian yang ditawarkan-red) tadi, Nasional – Lokal, mungkin itu yang paling sesuai.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam putusan MK yang dikutip deticom, Kamis (27/02/2020) kelima pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

  1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
  2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
  3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
  4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.
  5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;

“Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden,” cetus Saldi. (sdk)

 

%d bloggers like this: